SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat memperkuat sinergi dalam mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama tiga menteri dalam kegiatan Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Hotel Shangri-La dan Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Tiga menteri yang hadir adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Acara ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat target nasional pembangunan tiga juta rumah layak huni bagi MBR di seluruh Indonesia, sejalan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia menilai kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan momentum penting untuk mempercepat penyaluran program perumahan rakyat secara terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
“Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah awal mempercepat penyaluran program perumahan yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan, program KUR Perumahan dan FLPP merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara terhadap hunian yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan diperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Rumah adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhinya,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Khofifah mendorong sinergi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, pengembang perumahan, perbankan, pelaku usaha, serta pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama yang kuat akan memperluas akses pembiayaan, menjaga kualitas pembangunan, dan menjamin keberlanjutan program perumahan di masa depan.
“Jatim siap mendukung percepatan program KUR Perumahan dan FLPP. Kami terus mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita menghadirkan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa terwujud,” ujar Khofifah.
Sebagai bentuk komitmen konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan Sistem Informasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sistem ini berfungsi memastikan penyaluran bantuan perumahan dilakukan secara terintegrasi, akurat, dan transparan. Hingga kini, sistem tersebut telah mencatat 94.515 data rumah dengan tingkat validasi mencapai 96 persen.
“Dengan basis data yang solid, bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan mendukung perencanaan pembangunan perumahan yang lebih efektif di masa depan,” jelasnya.
Khofifah juga menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berganda atau multiplier effect karena mampu menggerakkan banyak sektor lain seperti konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, hingga UMKM lokal. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan, kontraktor, hingga akademisi dan media, untuk terus memperkuat kolaborasi.
“Mari kita jadikan sosialisasi hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi titik awal percepatan penyaluran program yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Khofifah.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat. Ia menilai Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah dengan realisasi rumah subsidi tertinggi di Indonesia.
“Program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami ingin Jawa Timur menjadi provinsi terbesar kedua dalam penyerapan rumah subsidi nasional,” kata Maruarar.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya dukungan aktif pemerintah daerah terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden.
“Presiden menginginkan agar program ini benar-benar berpihak kepada rakyat. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, dan inilah saatnya negara hadir untuk mereka,” tutur Tito.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui program KUR Perumahan dan FLPP ini diharapkan dapat menjadi tonggak percepatan penyediaan rumah layak huni di Indonesia. Langkah ini bukan hanya menghadirkan tempat tinggal yang manusiawi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
