BATANG, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat penyediaan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Akad Massal KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Dalam agenda tersebut, Khofifah menyatakan Jawa Timur siap memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, asosiasi pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah bersubsidi.
“Pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Khofifah, sektor perumahan memiliki peran strategis karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pembangunan rumah ikut menggerakkan industri konstruksi, bahan bangunan, hingga membuka lapangan pekerjaan.
Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026, potensi penyediaan rumah subsidi melalui skema FLPP masih sangat besar. Dari hasil pendataan di 38 kabupaten dan kota, tersedia 187.351 unit rumah yang dibangun pengembang.
Sebanyak 123.948 unit telah terjual melalui skema subsidi. Masih terdapat 60.881 unit rumah subsidi yang tersedia, 2.048 unit siap huni (ready stock), serta 474 unit yang masih dalam tahap pembangunan.
“Potensi ini menunjukkan Jawa Timur memiliki kesiapan untuk mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seluruh peluang yang ada harus dimanfaatkan agar semakin banyak keluarga memiliki hunian yang layak,” tegasnya.
Khofifah menjelaskan penyediaan rumah subsidi di Jawa Timur melibatkan berbagai asosiasi pengembang, di antaranya Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), beserta asosiasi pengembang lainnya.
Pemprov Jawa Timur juga terus memperkuat kemudahan layanan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Data Bidang PKP mencatat seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki regulasi terkait BPHTB dan PBG. Hingga Mei 2026, sebanyak 19 daerah telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota telah memberikan layanan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kepemilikan rumah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan.
Pemprov Jawa Timur juga melanjutkan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bersama Kodam V/Brawijaya, sebanyak 35.401 unit RTLH telah ditangani sepanjang 2019-2025. Pada 2026 ditargetkan bertambah 1.700 unit sehingga total mencapai 37.101 unit.
Program serupa dijalankan bersama Lantamal V atau Koarmada II. Sepanjang 2019-2025 telah direhabilitasi 2.674 unit, sedangkan pada 2026 direncanakan bertambah 220 unit sehingga total menjadi 2.894 unit.
“Alhamdulillah sebanyak 39.995 unit RTLH telah direhabilitasi menjadi rumah layak huni melalui program gotong royong yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar