BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung ke jantung aktivitas nelayan pesisir selatan dengan menyambangi Dermaga Muncar, Banyuwangi, Sabtu (12/7). Dalam kunjungan kerja tersebut, Khofifah berdialog dengan para pelaku usaha perikanan sekaligus menyalurkan sejumlah bantuan yang nilainya mencapai Rp276 juta.
Didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim Isa Anshori serta Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Gubernur Khofifah menyerahkan secara simbolis 100 unit alat tangkap ikan senilai Rp60 juta kepada 25 orang nelayan. Selain itu, dua kelompok pembudidaya ikan menerima paket bantuan budidaya lele senilai Rp166 juta. Tak ketinggalan, bantuan pengemasan produk olahan ikan senilai Rp50 juta juga disalurkan kepada dua kelompok pengolah dan pemasar hasil laut.
“Dari dialog dengan masyarakat, salah satu keluhan utama adalah soal sampah yang menumpuk dan menghambat lalu lintas kapal. Insya Allah minggu depan kita turunkan ekskavator untuk membersihkan,” ucap Khofifah di hadapan para nelayan.
Ia juga menambahkan bahwa bangkai-bangkai kapal yang menutup jalur akan diangkat, namun proses tersebut harus memastikan kapal-kapal tersebut benar-benar tak lagi dimiliki atau digunakan.
Persoalan lain yang mengemuka adalah sulitnya sinyal komunikasi di tengah laut. Hal ini dikhawatirkan menghambat penanganan apabila terjadi insiden saat nelayan melaut.
“Masalah sinyal ini akan kami komunikasikan dengan Kominfo. Sementara untuk perlindungan kerja, kami akan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang belum terdaftar. Koordinasi teknisnya nanti bersama Pemkab Banyuwangi,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada aspek operasional nelayan laki-laki, Gubernur Khofifah juga berdialog dengan kelompok perempuan pesisir. Salah satunya adalah Rabiatullah dari Poklahsar Muncar, yang aktif mendampingi para istri nelayan dalam mengembangkan usaha olahan hasil laut.
“Di sini para ibu kami latih mengolah hasil ikan. Produk kami sudah masuk pasar luar daerah, tapi terkendala izin BPOM dan HAKI. Kami butuh pendampingan agar produk kami diakui dan tidak dijiplak,” kata Rabiatullah.
Menanggapi hal itu, Khofifah menyatakan komitmennya untuk mendampingi proses perizinan yang dibutuhkan. Menurutnya, pengurusan HAKI cenderung lebih cepat, sementara BPOM membutuhkan proses lebih panjang karena ada tahapan uji laboratorium dan survei lapangan.
“Memang butuh biaya dan waktu, tapi kami akan tugaskan tim pendamping dari provinsi agar kelompok-kelompok seperti ini tidak berjalan sendiri,” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, Pelabuhan Perikanan Muncar tahun lalu berhasil meraih peringkat ketiga sebagai Pelabuhan Perikanan Teladan Nasional versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pelabuhan ini saat ini menjadi salah satu titik sentral kegiatan perikanan di Jawa Timur dengan sekitar 920 unit kapal dan 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan di wilayah tersebut.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
