JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan perombakan struktur strategis dengan melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari penguatan layanan publik di sektor ketenagakerjaan yang berdampak langsung bagi pekerja dan pencari kerja.
Pelantikan yang dipimpin Menteri Ketenagakerjaan Yassierli itu turut dihadiri Wakil Menteri Afriansyah Noor. Pemerintah menegaskan jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari total 12 pejabat yang dilantik, sebanyak 11 orang berasal dari mekanisme seleksi terbuka, sementara satu lainnya melalui mutasi antarinstansi. Proses ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan ASN.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Irma Puspita sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; R. Nurhidajat sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja; Teguh Djatmiko sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan; Amran sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan; Reni Rosyida Muthmainnah sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung; serta Nasrun Ilmullah sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar.
Selain itu, Nuryanti dilantik sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja; Arnando Jujur Pardamean Siregar sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dr. Muzakir sebagai Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dr. Yessie Kualasari sebagai Kepala Balai Besar K3 Jakarta; Baderi sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan; serta M. Heru Susanto sebagai Inspektur III.
Pelantikan ini diarahkan untuk memperkuat posisi strategis yang berperan dalam pelayanan pasar kerja, pelatihan vokasi, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan dan menghadirkan dampak bagi masyarakat,” tegas Menaker Yassierli.
Ia menambahkan bahwa seluruh pejabat harus mampu meningkatkan kualitas layanan yang responsif di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
Saat ini, Kemnaker menghadapi tantangan besar dengan jumlah angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang. Di sisi lain, transformasi digital menuntut layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Pemerintah juga tengah menjalankan agenda transformasi, mulai dari peningkatan kualitas pelatihan vokasi, penyediaan lapangan kerja inklusif, hingga reformasi birokrasi. Langkah ini diharapkan mampu menjawab persoalan pengangguran dan ketimpangan tenaga kerja.
Menaker menegaskan bahwa keberhasilan program ketenagakerjaan sangat bergantung pada kinerja pejabat yang baru dilantik. “Saya minta seluruh jajaran memberikan pelayanan terbaik agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar