GRESIK, RadarBangsa.co.id – Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah Provinsi Jatim untuk membantu masyarakat Miskin di Gresik menurun, keluarga Penerima manfaat (KPM) yang semula 93.580 keluarga sekarang tinggal 75.912 keluarga,
Ternyata dalam pelaksanaan ditemukan informasi bahwa nilai tukar pangan kurang dari Rp110.000. Itu berdasarkan beras yang dipaket dalam kemasan karung plastik setelah ditimbang netto hanya 9 kilo gram kalau beras perkilo gram itu dihargai Rp.10.000 ( beras premium) .total Rp.90.000. Masih ada sisa Rp.20.000.x 75.912 ( KPM) = Rp.1.518.320.000. kemana selisihnya??
Penelurusan dilapangan para agen e-warung menyediakan bahan pangan untuk KPM (Keluarga penerima manfaat) hanya senilai Rp 105.000,-. Sedangkan dana sisa digunakan untuk biaya administrasi.
Di wilayah selatan Gresik, peserta KPM mengatakan “kalau geseknya tetap 110 ribu, namun nilai pangannya hanya 105 ribu, sisanya untuk administrasi,” ujar sumber tadi.
Temuan di lapangan ini dibantah oleh Suwanto, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Dinas sosial Kabupaten Gresik menurutnya nilai Rp 5.000,- merupakan laba dari e-warung.
“Itu keuntungan agen yang sudah dimusyawarahkan antara Tikor, Agen, KPM, Kesra dan penyedia barang…mas” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12).
Sementara itu dari 330 desa di Kabupaten Gresik jumlah e-warung yang ada hanya 216. Namun sayangnya tidak semua e-warung merupakan Toko kelontong atau kios yang tiap harinya menjual sembako. Beberapa e-warung bahkan hanya rumah biasa yang tidak digunakan usaha dan perangkat desa sendiri pelakunya supaya mendapatkan untung dengan berbagai ancaman ke warga penerima BPNT kalau dia ngambil ditempatnya, dugaan permainan upeti dengan dinas terkait.
Dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Departemen Sosial Prinsip program BPNT adalah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warung.
KPM tidak diarahkan pada e-Warung tertentu dan e-Warung tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan.
Namun hal ini tidak bisa dilakukan di Gresik akibat keputusan yang dilakukan ditingkat Tikor kecamatan yang menghilangkan unsur-unsur prinsip pelaksanaan BPNT.
KPM yang di jadwal pengambilannya, tempat pengambilan yang sudah ditentukan dan bahkan ada yang menggunakan balai desa sebagai tempat penyaluran pangan. Padahal ini tidak dibenarkan oleh aturan, dan dugaan di mainkan atau manipulasi
Menanggapi masalah ini, Sahar Pegiat anti korupsi di kabupaten Gresik mengatakan bahwa penyimpangan bantuan dari Pemerintah yang terjadi di Gresik bisa memunculkan korupsi.
“Ini uang rakyat, pelaksana program harus berhati-hati jangan asal-asalan, Ketika sudah mau menerima amanah sebagai pendamping program maka hendaklah melaksanakan sesuai petunjuk teknis, jangan main gampangnya saja yang bisa berdampak pada penyelewengan pada ranah Tipikor, langsung saja slidiki dan temui Penerima KPM ”ujar Sahar.
Sahar mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kejari Gresik terkait hal ini, tidak menunggu lama respon positif Kejari yang sudah memberikan sinyal untuk melakukan pulbaket Kasus ini,
Kasi intel Kejari Gresik Bayu Probo Sutopo mengatakan bahwa laporan dugaan penyelewengan BNPT sudah direkomendasikan ke pidsus untk melajukan puldata, pulbaket, lidik.
“Untuk Laporan Dinsos, petunjuk Pimpinan untuk segera di tindak lanjuti ke Pidsus,” tegas Bayu, Minggu (26/1). (Darno/Mariyono)
