BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rakornas turut dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga.
Dalam arahannya, Menko Airlangga menegaskan pentingnya peran TPAKD dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, TPAKD juga diharapkan menjadi penggerak literasi keuangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.
“TPAKD harus hadir untuk mendorong pemerataan ekonomi,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, TPAKD menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan agar pemerataan ekonomi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerataan akses keuangan menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional,” katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, pihaknya telah menyiapkan road map TPAKD 2026–2030 sebagai pedoman arah kebijakan ke depan. “Kami perlu langkah transformatif dalam memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan nasional,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan komitmennya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat lewat TPAKD yang telah aktif di Banyuwangi sejak 2016.
“TPAKD Banyuwangi terus berinovasi memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa agar lebih mandiri secara finansial,” kata Ipuk.
Menurutnya, Pemkab Banyuwangi bersama OJK Jember telah meluncurkan berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, dan edukasi keuangan untuk mendorong masyarakat mengembangkan potensi ekonomi lokal.
“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan adalah fondasi strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ipuk berharap kesadaran finansial masyarakat semakin meningkat seiring dengan upaya memperluas akses pembiayaan usaha kecil.
“Kami ingin masyarakat semakin paham mengelola keuangan dan berani mengembangkan usaha produktif,” tutupnya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
