SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar. Proyek strategis tersebut ditargetkan menjadi solusi kemacetan yang selama ini terjadi di salah satu titik lalu lintas tersibuk di koridor Surabaya-Sidoarjo.
Komitmen percepatan itu ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana, Kamis (16/7/2026). Dari total 122 bidang tanah yang terdampak proyek, sebagian besar telah berhasil dipetakan dan diverifikasi.
Pemerintah daerah saat ini masih menyelesaikan administrasi pada 16 bidang tanah sebelum memasuki tahapan penilaian harga atau appraisal. Proses pengumpulan dokumen kepemilikan dan pengukuran lahan terus dilakukan secara bersamaan agar tahapan berikutnya dapat segera dimulai.
“Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti,” kata Subandi.
Keseriusan Pemkab Sidoarjo ditunjukkan melalui pengalokasian dana Rp200 miliar dalam APBD 2026 dan tambahan Rp200 miliar pada APBD 2027. Total anggaran Rp400 miliar tersebut dipersiapkan untuk pembayaran ganti rugi atau ganti untung kepada warga yang lahannya terdampak pembangunan jembatan layang.
Untuk mempercepat proses, Pemkab Sidoarjo membentuk Tim Pengadaan Tanah yang bekerja bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim appraisal independen, serta konsultan hukum. Kolaborasi lintas sektor tersebut dilakukan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap sejumlah pemilik lahan yang berada di luar daerah dengan melibatkan perangkat desa setempat. Langkah ini ditempuh agar proses administrasi tidak menghambat penyelesaian pembebasan lahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Makhmud, menjelaskan bahwa hambatan yang tersisa bukan berasal dari persoalan hukum, melainkan kelengkapan administrasi kepemilikan lahan.
“Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang sehingga dokumen kesepakatannya masih belum lengkap,” jelasnya.
Menurut Makhmud, pemerintah bersama perangkat desa terus melakukan pelacakan dan pendampingan agar seluruh dokumen dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, target penyelesaian pembebasan lahan pada tahun ini dapat tercapai.
Flyover Gedangan dinilai mendesak karena kawasan tersebut menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari Surabaya, Sidoarjo, Bandara Juanda, hingga jalur menuju Malang dan Pasuruan. Ribuan kendaraan melintas setiap hari, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja yang kerap memicu antrean panjang.
Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurai kepadatan lalu lintas di koridor utama Surabaya-Sidoarjo yang berperan penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kawasan Gerbangkertosusila. Berdasarkan dokumen perencanaan, flyover tersebut akan memiliki panjang sekitar 600 meter dengan lebar jalan mencapai 19 meter.
Subandi menegaskan pembebasan lahan menjadi tahapan krusial agar pembangunan fisik dapat segera dimulai sesuai target.
“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo menargetkan seluruh proses pembebasan lahan selesai tahun ini sehingga pembangunan fisik Flyover Gedangan dapat memasuki tahap konstruksi pada 2027 dan memberikan manfaat bagi kelancaran mobilitas masyarakat.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar