JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia berencana menghapus skema dana talangan haji sebagai langkah mengurangi antrean panjang jemaah. Praktik ini dinilai menyebabkan lonjakan pendaftar yang belum memiliki kesiapan finansial, sehingga memperpanjang daftar tunggu keberangkatan.
Rencana penghapusan dana talangan haji menjadi salah satu topik utama dalam rapat kerja Komite III DPD RI bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI di Senayan pada Senin (17/2/2025). Dalam forum ini, Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama (Ning Lia), memberikan tanggapannya terkait kebijakan tersebut.
Ning Lia menyoroti potensi dampak negatif penghapusan dana talangan haji terhadap perbankan syariah yang selama ini menjadi mitra penyelenggaraan pembiayaan haji.
“Saya berharap Kemenag mempertimbangkan dengan matang keputusan ini. Dana talangan haji bukan hanya soal antrean panjang, tetapi juga memiliki multiefek positif bagi perbankan syariah,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, kebijakan ini dapat mengurangi peran perbankan syariah dalam ekosistem haji, yang selama ini memberikan akses bagi masyarakat untuk mendaftar haji dengan lebih mudah. Oleh karena itu, ia meminta Kemenag untuk mengkaji ulang dampak jangka panjang sebelum kebijakan ini diterapkan.
Selain membahas dana talangan haji, Ning Lia juga menyoroti perlunya sosialisasi fatwa Mudzakarah Perhajian Indonesia yang menyatakan bahwa penyembelihan dan pembagian daging dam di luar Tanah Haram, termasuk di Indonesia, sah dan diperbolehkan.
“Hal ini perlu disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat, karena tidak semua jemaah mengetahui informasi ini,” tegasnya.
Sosialisasi yang maksimal diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi calon jemaah agar mereka lebih siap dalam menjalankan ibadah haji sesuai ketentuan syariat.
Ning Lia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang lebih ketat dan terintegrasi.
“Saya berharap hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji, baik reguler maupun khusus, harus tercatat dengan baik dalam sistem Siskohatkes (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan),” ujarnya.
Menurutnya, pencatatan ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah sebelum keberangkatan agar mereka dapat beribadah dengan optimal dan meminimalkan risiko kesehatan selama perjalanan.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Prof. Hilman Latief, mengungkapkan prediksi kuota haji tahun 2025. Diperkirakan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mencapai 221.000 orang, terdiri dari 203.320 jemaah haji regular, 17.680 jemaah haji khusus, 2.210 petugas haji dengan kemungkinan penambahan
Sebagai upaya meningkatkan efisiensi distribusi jemaah, Kemenag akan menerapkan sistem redistribusi kuota antar-provinsi. Jika ada daerah yang tidak dapat memenuhi kuotanya, sisa kuota tersebut akan dialihkan ke kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama.
“Kami berharap mekanisme redistribusi kuota haji ini dilakukan secara proporsional, adil, dan transparan,” tambah Ning Lia.
Ning Lia berharap kebijakan yang diambil Kemenag tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, terutama terhadap sektor perbankan syariah dan aksesibilitas masyarakat dalam menunaikan ibadah haji.
“Dengan berbagai langkah perbaikan yang direncanakan, diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,”harapanya.
Lainnya:
- Kendal Gandeng DKI Jakarta, Siap Tingkatkan Inovasi, untuk Kemajuan Daerah
- Lamongan Gaspol Salurkan Bantuan Pangan, Data Penerima Kini Diawasi Ketat
- Bupati Asahan Warning Pejabat Baru: Jangan Main Data dan Anggaran Rakyat
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
