SIDOARJO, RadarBangsa.co.id — Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional mulai dilirik daerah lain. Kabupaten Karangasem, Bali, bahkan datang langsung untuk mempelajari pola pengelolaan fiskal dan sistem digitalisasi pemerintahan yang diterapkan Kota Delta.
Kunjungan kerja itu diterima langsung oleh Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026), bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, banyak pemerintah daerah mulai mencari formula baru agar kondisi fiskal tetap sehat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mengakui Sidoarjo dinilai berhasil menjaga kemandirian fiskal melalui penguatan PAD, pengawasan digital, dan sistem pemerintahan berbasis teknologi.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar bagaimana langkah Pemkab Sidoarjo meningkatkan pendapatan daerah di tengah pengurangan Transfer ke Daerah,” ujar I Gusti Putu Parwata.
Menurutnya, tantangan fiskal daerah saat ini semakin berat. Selain adanya pengurangan dana transfer pusat, pemerintah daerah juga dibatasi dalam belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Sementara itu, Kabupaten Karangasem masih berada di angka 46 persen. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu ruang pembangunan jika tidak diimbangi peningkatan pendapatan daerah.
“Kondisi itu membuat kami harus mencari strategi baru dan inovasi agar fiskal daerah tetap sehat,” katanya.
Bupati Subandi menjelaskan peningkatan PAD Sidoarjo tidak hanya bertumpu pada kawasan industri. Pemkab mulai memperkuat sistem monitoring digital untuk mengawasi seluruh potensi pendapatan secara real time dan transparan.
“Semua transaksi sudah non tunai sehingga bisa dipantau dan meminimalkan celah kebocoran retribusi,” jelasnya.
Pemkab Sidoarjo kini juga mengembangkan sistem data warehouse terintegrasi yang menghubungkan seluruh data aktif OPD dalam satu pusat kendali pemerintahan.
Melalui sistem tersebut, perkembangan pendapatan daerah, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga proyek strategis bisa dipantau setiap saat. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menekan potensi penyimpangan anggaran.
Digitalisasi tata kelola pemerintahan tersebut menjadi salah satu alasan Sidoarjo dinilai berhasil mempertahankan posisi sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tinggi di Jawa Timur.
Selain memperkuat PAD, sistem berbasis data juga memberi dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik karena proses pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.
“Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan seluruh data OPD sehingga pengambilan kebijakan bisa lebih tepat,” pungkas Subandi.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar