SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung iklim investasi, serta memelihara kondusivitas daerah.
Dalam pertemuan itu, Khofifah menekankan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas sosial sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan investor. Menurutnya, lingkungan usaha yang aman dan didukung penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas investasi di Jawa Timur.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, iklim investasi yang sehat tidak hanya bergantung pada peluang ekonomi dan ketersediaan infrastruktur. Kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan investasi.
Khofifah berharap kondisi tersebut dapat memperkuat daya tarik Jawa Timur sebagai salah satu daerah tujuan investasi strategis di Indonesia. Investasi yang berkembang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain membahas keamanan dan investasi, Khofifah menyoroti pentingnya menjaga komunikasi terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan buruh dan mahasiswa.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang komunikasi perlu terus dijaga agar berbagai pandangan dan persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Khofifah menilai, komunikasi yang terpelihara dengan baik dapat membangun kepercayaan sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan sosial.
Pemerintah dan aparat keamanan, lanjutnya, perlu mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, stabilitas daerah diharapkan dapat terjaga tanpa mengesampingkan ruang partisipasi masyarakat. Kondisi yang aman dan harmonis juga menjadi modal penting agar kegiatan ekonomi, aktivitas pendidikan, dan kehidupan sosial berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Khofifah berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim semakin kuat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kehidupan sosial yang harmonis.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan di Gedung Negara Grahadi tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, pejabat Polda Jatim yang dalam bahan awal disebut sebagai PJUN, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman, kepastian berusaha, dan hubungan yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat di Jawa Timur.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar