SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Grand City Convention Hall Lt. 3 Surabaya, pada Senin (11/12) malam.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan sangat pentingnya sinergi peran para formal dan Informal leader atau pemimpin formal maupun informal yaitu tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) untuk bersinergi dalam menyukseskan Pemilu yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga kita bisa mewujudkan Pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis, baik saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak.
“Semua mesti harus bersinergi, berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis. Formal dan informal leader harus bergerak bersama-sama,” ujarnya.
“Rakor kali Ini juga sekaligus menjadikan momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) disemua lini,” imbuhnya.
Khofifah menegaskan, Pemilu 2024 mendatang pelaksanaannya bertepatan saat peringatan Hari Valentine. Dimana perayaan itu kerap sering dijadikan milenial untuk melakukan kegiatan pribadi. Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan untuk mengajak semua para milenial sebagai pemilih suara terbanyak, untuk bisa menggunakan hak pilihnya.
“Jangan sampai para milenial ini mengendurkan hak pilihnya. Karena, mereka merupakan pemilih suara terbanyak,” tandasnya.
Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk persiapan Pemilu 2024. Antara lain, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan. Kemudian, sejumlah Menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu harus memberikan dukungan dengan sepenuhnya kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan.
Selanjutnya, seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar selalu menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Dan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu karena penyelenggaraan Pemilu itu politis.
Seluruh aparat negara harus mendukung untuk kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS, terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Tidak hanya itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Khofifah menyebutkan bahwa peran Gubernur, Bupati/Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, peran Kapolda dan Kapolres dalam menyosialisasikan enam arahan-arahan Presiden tersebut.
“Ini penting untuk dilakukan sosialisasi secara komprehensif. Juga harus didukung dengan hubungan harmonis oleh Forkopimda. Karena banyak Pj Bupati/Wali Kota baru dan banyak pihak yang telah rotasi jabatan ini perlu penguatan dan silaturahim lebih masif satu dengan lainnya. Tidak hanya dengan formal leader tapi juga informal leader,” tegasnya.
“Jika ada masalah tolong segera dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu sangat mempengaruhi tensi di daerah. Pastikan semua rukun, karena jika salah satu tidak rukun, akan menjadi masalah besar saat menangani sebuah masalah,” tambahnya.
Dari arahan Presiden itu juga, Khofifah optimis untuk penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu telah memetakan daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sehingga, kewaspadaan dapat dilakukan sejak persiapan seperti saat ini.
“Saya rasa Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu telah melakukan pemetaan hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun seringkali pada proses penghitungan sangat seru di tingkat PPK. Petugas bisa tidak tidur hingga tiga hari,” ungkapnya.
“Oleh karenanya, dalam rakor ini harus banyak melibatkan Forkopimcam. Semuanya harus siap dan semua harus sehat dan sukses,” ucapnya menambahkan.
Selain itu, Khofifah juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait dalam pelaksanaan pemilu. Yaitu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik dan tahapan pelaksanaan (kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penetapan calon terpilih).
“Kalau semua sudah sampai KPU insya Allah sudah aman. Tapi biasanya saat sampai di PPK ini serimg rawan terjadi sengketa (Dispute). Oleh karena itu kewaspadaan ini harus dibangun sekuat mungkin dan ditingkatan,” katanya.
Untuk itu, Khofifah menekankan dalam menghdapi potensi serta pemicu konflik dalam Pemilu harus diiringi kewaspadaan dari Bakesbangpol, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, KPUD, Bawaslu, Kejari di masing-masing daerah harus ditingkatkan.
“Saya rasa masing-masing sudah punya peta. Bagaimana peta itu akan menjadi referensi untuk kewaspadaan bagi kita semua. Ini bagian dari membangun langkah mitigatif dan interventif,” ucapnya.
“Hoaks harus tetap diwaspadai utamanya 3 hari terakhir. Kalau sudah berkomitmen aman, damai dan kondusif, jangan lupa bersinergi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jangan hanya kerja keras semata, melainkan juga ingat kepada yang Maha menurunkan sukses, Maha memberikan Suasana Kondusif maka beriringan dengan doa menjadi penting,” tambahnya menjelaskan.
Lebih jauh disampaikan Khofifah, pada upaya penanganan konflik saat Pemilu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelatihan Pra Paralegal Justice yang diperuntukan bagi kepala desa dan lurah dalam beberapa kali (batch). Ini menjadi sarana penting dalam upaya untuk menciptakan langkah-langkah dalam mencari solusi bersama, misalnya melalui mediasi.
“Ini ilmu bagi kepala desa dan lurah. Supaya mereka mengetahui bagaimana hal-hal yang mestinya mereka bisa atasi sesuai kapasitas saat dilatih. Semua materi bersumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” ucapnya
Kemudian, Khofifah juga mengajak seluruh pemerintah daerah baik di Kabupaten/Kota yang belum mencairkan dana hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi KPU dan Bawaslu.
“Untuk bupati/walikota mohon disegerakan proses penandatangannan NPHD, kepada Bawaslu dan KPU. Karena saat ini masih ada 6 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan,” katanya.
Tidak berhenti di situ saja, Gubernur Khofifah mengajak seluruh peserta yang hadir untuk turut mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan kondusif. Hal itu bisa diwujudkan oleh unsur tiga pilar plus. Yakni TNI/Polri, Pemerintah Daerah, DPRD/Parpol dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.
“Sosialisasikan netralitas sampai tingkat Desa, optimalkan tiga pilar dan forum keagamaan serta masyarakat dan yang lainnya. Juga tidak lupa bangun sinergitas dengan 3 Pilar Plus. Karena informal leader (Toga dan Tomas) biasanya punya kedekatan sosial kultural yang cukup kuat,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, turut ditandatangani komitmen bersama guna mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 dengan aman, nyaman dan kondusif di wilayah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V/Brawijaya dalam hal ini diwakili Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Yusman Madayun.
Kemudian Ka. Binda Jatim Brigjend TNI Fahmi Sudirman, Kepala Kejati Jatim yang diwakili Aspidum Kejati Jatim Agustian Sunaryo, Kapoksahli Koarmada II Laksma TNI Widyanto Pudyo Purnomo, Ketua KPU Jatim Choirul Anam danKetua Bawaslu Jatim A. Warits. Penandatanganan tersebut juga turut disaksikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong mengatakan, ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan Pemilu. Antara lain pemilihan berlangsung aman dan lancar sesuai peraturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak kesatuan dan persatuan, serta pemerintah yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun di daerah.
“Di Jawa Timur generasi milenial yang sudah masuk usia pilih ada 9,6 juta sementara generasi Z 6,29 juta jiwa. Target partisipasi pemilih kita 2024 ini 79,5 persen. Jadi saya minta seluruh Forkopimda persuasif mengajak anak muda ikut memilih,” katanya.
Sementara Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jawa Timur sebesar 14,74 persen. Angka ini membuat Jatim menduduki peringkat keenam di Indonesia sebagai provinsi dengan tingkat IKP yang rendah.
“Jadi Jawa Timur ini termasuk yang IKP-nya selalu rendah. Tentu ini juga peran baik dari Polda, TNI, Satpol PP, dan unsur penegak keamanan lainnya,” pungkasnya.
