SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mendesak Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) segera menghadirkan solusi permanen atas luberan lumpur di tanggul titik P10D kawasan pusat semburan Lumpur Sidoarjo. Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat lokasi luberan berada di dekat jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong yang menjadi jalur transportasi strategis nasional.
Mimik menegaskan penanganan tidak boleh berhenti pada langkah darurat. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kejadian serupa tidak kembali mengancam keselamatan masyarakat seperti bencana lumpur yang terjadi sekitar dua dekade lalu.
Pernyataan itu disampaikan saat meninjau lokasi bersama anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Senin (13/7/2026). Turut hadir Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mahdani serta Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar warga saya selamat. Korban bencana 20 tahun lalu sampai hari ini belum benar-benar selesai, jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali,” tegas Mimik.
Luberan lumpur diketahui mulai terjadi sejak Jumat (10/7/2026) di titik P10D yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik paling rawan karena berbatasan langsung dengan rel kereta api dan Jalan Raya Porong.
Untuk mengendalikan kondisi, PPLS saat ini melakukan penanganan darurat berupa peninggian tanggul yang mengalami penurunan dan kebocoran. Upaya itu ditujukan untuk mencegah meluasnya genangan lumpur ke kawasan vital di sekitarnya.
Mimik memastikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendukung percepatan penanganan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan DPR RI. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar penanganan tidak hanya bersifat sementara.
“Kami tetap berkomitmen membantu dan terus menjalin komunikasi serta koordinasi dengan Kementerian PU maupun DPR RI agar penanganan luberan lumpur ini segera tuntas dan masyarakat tidak kembali dihantui bencana yang pernah terjadi,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai penanganan harus dilakukan secara cepat mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut keselamatan warga, tetapi juga kelancaran transportasi dan distribusi logistik nasional. Lokasi tanggul yang berdekatan dengan jalan nasional dan rel kereta api membuat risiko gangguan semakin besar apabila luberan terus meluas.
“Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin besar dan mengganggu transportasi publik maupun logistik nasional. Ini bukan hanya soal keselamatan masyarakat, tetapi juga menyangkut perekonomian Jawa Timur dan nasional,” katanya.
Ia mendorong percepatan pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong untuk mengurangi tekanan pada tanggul. Bambang juga meminta seluruh struktur tanggul diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerusakan yang lebih luas.
“Saya minta penanganan pembuangan lumpur menuju sungai dilakukan secara serius, terutama percepatan pembuangan airnya. Selain itu seluruh dinding tanggul harus diperkuat kembali,” tegasnya.
Bambang turut meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan sistem peringatan dini (early warning system). Menurutnya, sistem tersebut penting agar masyarakat memiliki waktu melakukan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
“Early warning system sangat penting karena ribuan bahkan ratusan ribu warga berpotensi terdampak apabila terjadi bencana yang lebih besar,” ujarnya.
Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan penurunan tanah di kawasan tanggul terus berlangsung karena karakteristik geologi wilayah Sidoarjo berupa endapan sedimen dengan daya dukung tanah yang relatif rendah. Berdasarkan hasil pengukuran, penurunan tanggul rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter setiap tahun, terutama di sisi barat dan utara pusat semburan.
“Penurunan di titik ini rata-rata mencapai setengah meter per tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik geologi berupa endapan sedimen serta keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek,” jelas Arif.
Ia menambahkan, stabilitas tanggul juga dipengaruhi penambahan beban timbunan sehingga diperlukan kajian teknis untuk menentukan elevasi peninggian berikutnya. Saat ini PPLS masih melakukan peninggian tanggul sekitar satu meter menggunakan alat berat sebagai langkah darurat sambil menunggu hasil kajian penanganan permanen.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar