SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Fraksi PDI Perjuangan, Daniel Rohi menegaskan, akibat dari lemahnya pengawasan terhadap impor daging terutama daging kerbau dari India yang beredar di Kab/Kota di Jatim, sehingga Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jatim mengalami kesulitan untuk mengatasinya.
Daniel, sapaan akrabnya, ia mengatakan, akibat masuknya daging kerbau ilegal asal India, diduga karena lemahnya pengawasan dan prediksi terhadap kebutuhan daging di Jatim. Pemprov Jatim maupun kab/kota di Jatim tidak mampu menahan gempuran masuknya daging kerbau yang jelas-jelas melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Tahun 2010.
“Karena lemahnya pengawasan terhadap regulasi daging kerbau ilegal yang masuk ke Jatim. Nyatanya seperti itu, pengawasan terhadap regulasinya lemah”, lugas Daniel usai hearing dengan Dinas Peternakan Jatim dan Paguyupan Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS). Kamis, (16/1/2020).
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, walaupun Dinas Peternakan Jatim tidak mengizinkan daging kerbau masuk ke Jatim. Nyatanya daging kerbau ilegal itu ada di Jatim. “Oke, dinas tidak mengizinkan, nyatanya daging tersebut ada”, tutur Anggota DPRD Jatim terpilih dari Dapil Malang Raya tersebut.
Daniel berharap, agar dinas terkait harus mengubah strategi mengawal kebutuhan daging untuk masyarakat Jatim agar tidak merugikan konsumen, peternak, dan juga para penjual daging.
“Saya mendorong dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi keseluruhan proses tata niaga daging sapi. Satgas terdiri dari anggota dewan, kepolisian, dinas peternakan, dan perwakilan pedagang sapi”, tebarnya.
Ia mengharapkan agar pedagang sapi bersama dinas bisa duduk bersama menguraikan benang kusut terkait tata niaga sapi. “Persoalan ini, sudah lama, tetapi belum ada solusi sampai sekarang”, tegas Daniel. (Ari)
