BANDUNG BARAT, RadarBangsa.co.id — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme aparatur menjadi kunci utama peningkatan kualitas layanan publik, termasuk dalam tata kelola layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Layanan Penggunaan TKA yang digelar di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Ketenagakerjaan (BBPKK) Bandung Barat, Jumat (30/1/2026).
Yassierli menyatakan, reformasi layanan publik tidak cukup hanya bertumpu pada sistem dan regulasi. Perubahan harus dimulai dari nilai dasar yang dipegang setiap pegawai. Nilai tersebut mencakup integritas, profesionalisme, kepedulian terhadap persoalan riil di lapangan, serta kemampuan menghadirkan pekerjaan yang berdampak bagi masyarakat. “Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang profesional, adil, dan berdampak nyata,” ujar Yassierli.
Dalam forum yang dihadiri jajaran internal Kementerian Ketenagakerjaan serta pemangku kepentingan terkait, Menaker menjelaskan konsep Meaningful Work: Beyond the Duty. Menurutnya, makna kerja tidak lahir dari jabatan atau posisi struktural, melainkan dari cara pekerjaan dijalankan setiap hari, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh publik. Ketika dampak kerja dirasakan masyarakat, kata dia, di situlah makna muncul dan menjadi sumber energi serta komitmen jangka panjang bagi organisasi.
Selain itu, Yassierli menekankan prinsip Satu Tim, Satu Kapal dalam birokrasi. Ia meminta seluruh unit kerja menghapus ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas fungsi, khususnya dalam layanan TKA yang menyangkut kepentingan dunia usaha, perlindungan tenaga kerja nasional, dan iklim investasi. “Kolaborasi harus dikedepankan, bukan kompetisi. Kebersamaan itu indah dan menentukan keberhasilan organisasi,” tegasnya.
Dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia, Menaker menyoroti penerapan prinsip Right Person, Right Position. Penempatan dan promosi aparatur harus berbasis kompetensi, potensi, dan kinerja, dengan integritas serta moralitas sebagai syarat utama. Meritokrasi, lanjutnya, perlu didukung melalui penugasan strategis, proyek penting, talent pool, mentoring, serta rotasi lintas fungsi yang transparan dan adil.
Yassierli juga memperkenalkan konsep People-Centric Organization yang menempatkan martabat dan kebanggaan aparatur sebagai pusat pengelolaan organisasi. Dengan semangat The Power of One, sistem kerja berbasis peran, serta metode kerja yang lincah dan adaptif, lingkungan kerja diharapkan menjadi ruang aman untuk bertumbuh dan berani menyampaikan pendapat.
“Spirit organisasi kita adalah A Nice Place to Grow, tempat aparatur bisa berkembang, berinovasi, dan merasa bangga dalam bekerja. Semua itu dibangun di atas fondasi nilai organisasi dan kepemimpinan yang kuat,” pungkas Yassierli.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar