BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah memperkuat akurasi data penerima program pemerintah. Basis data yang valid dinilai menjadi faktor utama agar berbagai kebijakan sosial dan pelayanan publik dapat tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat membuka Sosialisasi dan Pelatihan Pemutakhiran DTSEN Non Desil bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), perangkat desa, kelurahan, serta organisasi perangkat daerah terkait, Selasa (7/7/2026).
Pelatihan digelar selama tiga hari dengan melibatkan tiga tim yang diterjunkan ke sejumlah kecamatan di Bangkalan. Skema tersebut diterapkan agar proses pendampingan kepada operator desa berjalan lebih efektif sekaligus memastikan seluruh wilayah memperoleh pemahaman yang sama dalam proses pemutakhiran data.
Fauzan menegaskan kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada ketepatan data yang dihimpun dari lapangan. Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah desa diminta bekerja cermat agar data yang dihasilkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, proses pemutakhiran data harus dilakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab,” kata Fauzan.
Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan pemerintah daerah selanjutnya akan diintegrasikan oleh pemerintah pusat menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Basis data tersebut akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan berbagai program nasional, termasuk Universal Health Coverage (UHC) atau layanan berobat gratis bagi masyarakat.
Selain memperkuat kualitas data sosial ekonomi, Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama RSUD juga terus meningkatkan pelayanan publik melalui program Sambang (SYAMRABU Sapa Masyarakat Bangkalan). Program tersebut menjadi sarana mendekatkan layanan pemerintah sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap seluruh operator SIKS-NG memiliki standar kerja yang sama dalam melakukan pemutakhiran data. Dengan demikian, data sosial ekonomi yang dihasilkan dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Data yang akurat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan setiap program pelayanan publik,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar