LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di balai desa pada Senin (8/9/2025) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Musdes RKP merupakan agenda rutin tahunan yang digelar desa untuk menyusun program kerja serta prioritas pembangunan. Proses penyusunan ini menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya.
Di Wonokromo, forum ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi perempuan. Hadir pula pihak keamanan melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat, yang turut memberikan dukungan pada kelancaran kegiatan.
Dari pihak kecamatan, Camat Tikung diwakili oleh Kasi Pemerintahan Ja’far, S.E., dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Suratno. Sementara dari internal desa, Kades Wonokromo Ari bersama Sekdes Azhar serta Ketua BPD Sunan memimpin jalannya musyawarah.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa Musdes tidak hanya menjadi forum lokal, tetapi juga bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten.
Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo melalui Bhabinkamtibmas Desa Wonokromo, Briptu Dwi Bai, menyampaikan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mendukung pembangunan desa.
“Musyawarah desa seperti ini bukan sekadar forum formalitas, tetapi momentum untuk mendengarkan suara warga dan merumuskan langkah pembangunan bersama. Kami dari kepolisian tentu siap mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Selain kepolisian, unsur TNI juga hadir melalui Sertu Rianto selaku Babinsa Wonokromo. Kehadiran Babinsa dipandang penting dalam menjaga keterlibatan masyarakat sekaligus memastikan jalannya pembangunan sejalan dengan semangat gotong royong.
Musdes Wonokromo juga diikuti Ketua LPM, perangkat desa, hingga Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Desa Wonokromo. Partisipasi berbagai elemen masyarakat ini diharapkan memperkaya gagasan pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga pemberdayaan kelompok perempuan dan UMKM.
Menurut Ketua BPD Wonokromo Sunan, proses musyawarah menjadi sarana demokrasi desa yang harus dijaga. “Kami berharap setiap usulan warga dapat diakomodasi sesuai prioritas, karena pembangunan desa pada dasarnya berasal dari aspirasi masyarakat,” katanya.
Rangkaian musyawarah berjalan lancar hingga selesai. Semua pihak menekankan pentingnya kebersamaan, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal program kerja desa agar tepat sasaran.
Bhabinkamtibmas Desa Wonokromo, Briptu Dwi Bai, menutup pertemuan dengan penegasan bahwa keamanan akan terus dikawal demi mendukung pembangunan. “Tugas kami tidak hanya menjaga situasi tetap aman, tetapi juga memastikan warga merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam membangun desa. Dengan begitu, Wonokromo bisa semakin maju dan mandiri,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
