JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Sistem yang adil namun tetap tidak merata perlu diterapkan dalam pemilihan calon menteri untuk kabinet Indonesia Maju. Dalam hal jumlah, Partai Gerindra layak mendapatkan kursi terbanyak di kabinet, diikuti oleh Partai Golkar.
Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, PDIP mendapatkan delapan posisi menteri, hal yang wajar mengingat Jokowi adalah kader partai tersebut. Namun, untuk kabinet kali ini, jika ada 44 kementerian, alokasi kursi bisa saja terbagi dengan Gerindra mendapat 7-9 menteri, Golkar 5-6 menteri, Demokrat 3-4 menteri, Nasdem 2 menteri, PKB 1-2 menteri, dan PAN 3 menteri. Jika PDIP bergabung, mungkin mereka hanya mendapatkan 2 posisi menteri.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) pada Senin (30/9/2024) kepada media.
Menurut Jerry, penting juga agar menteri mewakili daerah. Sebagai contoh, Prabowo yang berasal dari Banyumas (Jawa Tengah) dan Minahasa (Sulawesi Utara) mungkin dapat menunjuk seorang menteri dari daerah tersebut.
“Untuk kalangan profesional, praktisi akademisi, dan organisasi masyarakat, mungkin ada 10-12 wakil di kementerian. Dalam hal pengangkatan menteri, Prabowo sebaiknya meniru pola yang diterapkan Presiden Soeharto, yang lebih mengutamakan aspek keahlian (expert), pengalaman (experience), kapasitas (capability), kecerdasan (smart), kredibilitas (credibility), dan kualitas (quality). Rumus ‘right man in the right place’ juga harus dipertimbangkan,” jelas peneliti politik asal Amerika Serikat ini.
Jerry kemudian mencontohkan beberapa menteri ahli di era Soeharto, seperti JB Sumarlin, Ali Wardhana yang menjabat Menteri Keuangan selama tiga periode, Widjojo Nitisastro sebagai Kepala Bappenas, Soemitro Djojohadikusumo di bidang perdagangan, Radius Prawiro, Ma’rie Muhammad (Menteri Keuangan), serta Ali Alatas dan Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Luar Negeri). Ada juga tokoh seperti Fuad Hasan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Joop Ave (Menteri Pariwisata), Subroto (Menteri ESDM), hingga Emil Salim (Menteri Lingkungan Hidup).
Sebaliknya, di era Jokowi, Jerry menilai banyak menteri yang tidak kompeten dan tidak menguasai bidangnya. Contoh yang ia sebut adalah Budi Gunadi Sadikin, yang dinilai kurang paham dengan sektor kesehatan meskipun menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Begitu juga dengan Nadiem Makarim yang dianggap kurang mengerti dunia pendidikan namun diangkat sebagai Mendikbudristek. Hal serupa juga disampaikan terkait Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.
Menurut Jerry, Menteri Keuangan sebaiknya diisi oleh seseorang yang benar-benar menguasai ilmu fiskal, moneter, serta ekonomi mikro dan akuntansi.
“Untuk Menteri Pendidikan, sebaiknya dipegang oleh seorang ahli pendidikan, dekan, rektor, atau praktisi pendidikan. Idealnya, ia memiliki gelar doktor atau profesor, dengan pemahaman mendalam tentang dunia akademik dan kurikulum. Kalau bisa, nilai IPK-nya di atas 3,5,” ungkapnya.
Jerry juga menambahkan bahwa Prabowo sebaiknya tidak mengangkat menteri yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau tidak memahami bidang yang dipimpinnya.
“Saya yakin Prabowo cerdas, ia memiliki pendidikan dari enam negara, ditambah lagi keluarganya berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah guru besar dalam bidang ekonomi. Karena itu, koalisi KIM Plus seharusnya mengajukan nama-nama calon menteri yang sudah diseleksi berdasarkan kompetensi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya Prabowo memilih menteri berdasarkan keahlian, dengan pendekatan yang rasional, bukan berdasarkan perasaan pribadi. “Untuk perwakilan anak muda, mungkin bisa ada satu menteri, sementara untuk kalangan perempuan, bisa diangkat 2-3 menteri,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
