TRENGGALEK, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek pada Selasa (20/8). Acara ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Pj. Gubernur Adhy, MenPANRB, dan Bupati Trenggalek, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita.
Dalam sambutannya, Adhy menyampaikan bahwa dengan dibukanya MPP Trenggalek, total MPP di Jawa Timur kini mencapai 31 unit. Sebelumnya, Jawa Timur telah memiliki 30 MPP. “Masih ada 7 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP. Kami akan terus mendorong terbentuknya MPP di kabupaten/kota lain di Jatim. Target kami adalah seluruh kabupaten/kota di Jatim memiliki MPP pada akhir 2024,” ujarnya.
Terkait dengan tujuh kabupaten/kota yang belum memiliki MPP, Adhy menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dan berupaya agar MPP segera dibangun. Kabupaten/kota tersebut meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kota Blitar, dan Kota Madiun. “Tujuh kabupaten/kota ini sedang dalam proses pembangunan MPP,” jelas Adhy.
Secara khusus, Adhy mengapresiasi komitmen Pemkab Trenggalek dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan MPP. “Terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Trenggalek yang telah melaksanakan surat edaran kami dengan membangun Mal Pelayanan Publik, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan yang terintegrasi,” ungkapnya.
Surat edaran yang dimaksud adalah SE No. 000.8.3.4/8814/031/2024 mengenai Pendataan Rencana Pembentukan Mal Pelayanan Publik, yang diterbitkan pada 5 Maret 2024.
Selain menargetkan pembentukan MPP, Pj. Gubernur Adhy juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. Pemprov Jatim telah mengembangkan inovasi bernama Jatim Online Single Submission (JOSS) yang digunakan untuk layanan non-OSS pada 158 layanan di 18 sektor. Hingga Agustus 2024, tercatat ada 23.396 permohonan perizinan, dengan 18.951 izin telah selesai diproses, sementara 4.445 masih dalam tahap pengerjaan. “Dari data ini, kita perlu meningkatkan kualitas layanan. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh sistem, tetapi oleh pemohon yang belum melengkapi dokumen. Hal ini harus diperhatikan dan ditindaklanjuti,” tuturnya.
Sementara itu, MenPANRB Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya mempercepat pembangunan MPP di berbagai daerah. Saat ini, hanya 231 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia yang memiliki MPP, atau sekitar 45%. “Bangunan MPP tidak perlu megah, yang penting fungsional. Bisa menggunakan ruko, bekas rumah dinas, atau aset pemda lainnya,” katanya.
Azwar Anas juga menekankan bahwa Jawa Timur dapat menjadi contoh untuk inovasi layanan publik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. “Jatim punya inovasi yang luar biasa. Semangat Majapahit harus terus dihidupkan agar kita dihormati di daerah lain,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada tiga hal dalam reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang berdampak, reformasi yang tidak sekadar menjadi tumpukan kertas, dan birokrasi yang lincah serta cepat. “Birokrasi kita harus sudah berbasis teknologi informasi,” tegasnya.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa MPP yang baru diresmikan ini menyediakan lebih dari 80 jenis layanan. Selain layanan dari organisasi perangkat daerah Trenggalek, juga terdapat layanan dari instansi vertikal serta mitra kerja pemerintah lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Imigrasi, perbankan, hingga layanan dari TNI-Polri.
Setelah acara peresmian, Pj. Gubernur Adhy, MenPAN RB, Bupati Trenggalek, serta jajaran Forkopimda Trenggalek meninjau langsung MPP Kabupaten Trenggalek yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman. MPP ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu, ruang UMKM, ruang tunggu khusus, arena bermain anak, ruang laktasi, mushola, serta pojok baca. Selain itu, MPP ini juga menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti kursi roda dan parkir khusus.
