SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan mengundang partisipasi masyarakat dalam perumusannya. Pada Selasa (11/2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo membuka forum konsultasi publik guna menampung berbagai aspirasi demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Plt Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, M.Kn, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 mengusung visi Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter yang berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan sumber daya manusia (SDM), serta keberlanjutan.
“RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama, dengan fokus pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat. Pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian, melalui program yang memastikan bantuan tepat sasaran bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
Pertumbuhan ekonomi inklusif didorong dengan optimalisasi potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, yang terintegrasi dengan sektor perdagangan dan industri. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif akan semakin diperkuat, didukung oleh aparatur yang kompeten dan responsif.
Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan tahan bencana menjadi bagian penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengantisipasi potensi bencana alam.
Forum konsultasi ini dihadiri berbagai pihak, termasuk akademisi, pengusaha, organisasi masyarakat, perangkat daerah, serta tim penggerak PKK. Subandi berharap seluruh peserta aktif berkontribusi dalam menyusun program pembangunan yang lebih inklusif.
“Forum ini adalah sarana pemberdayaan masyarakat agar dapat berperan dalam pengambilan keputusan bersama stakeholder pembangunan lainnya,” jelasnya.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, turut hadir dalam forum tersebut bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto. Dalam paparannya, Abdillah menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2026.
Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan dengan meningkatkan kapasitas drainase dan sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi tata ruang serta pemanfaatan teknologi mitigasi bencana juga diperlukan untuk mengurangi risiko genangan.
Masalah pengelolaan sampah juga diangkat dalam forum ini. Penguatan sistem berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) serta optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengurangi timbunan sampah.
Perhatian terhadap fasilitas pendidikan juga menjadi salah satu sorotan DPRD. Sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana kurang layak perlu segera direhabilitasi agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa.
Di era digitalisasi, optimalisasi layanan publik berbasis digital menjadi suatu keharusan. Inovasi berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta partisipasi generasi muda, terutama Gen-Z, dalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Perencanaan harus lebih bottom-up, dengan lebih banyak menerima masukan dari masyarakat,” kata Abdillah.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 18 Desember 2024. Ia menekankan bahwa regulasi tersebut harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar aturan di atas kertas.
DPRD juga menyoroti program Satu Desa Satu Duta Wisata, yang diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam strategi nyata untuk mendorong pariwisata sebagai bagian dari pendidikan berbasis outdoor learning (ODL).
“Ke depan, alokasi APBD harus lebih berpihak pada sektor pariwisata agar bisa menjadi penggerak ekonomi daerah,” tambahnya.
Abdillah juga menegaskan bahwa Sidoarjo harus mengubah mindset dari sekadar kota penyangga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri.
“Sidoarjo harus bisa sejajar dengan kota-kota besar di dunia, seperti Singapura atau Damaskus. Potensinya ada, tinggal bagaimana kita mengelolanya,” serunya.
Ia juga mendorong Pemkab untuk tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunan, tetapi mulai menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
“Sudah waktunya kita menerapkan pendekatan cooperation, collaboration, and participation (CCP) dalam pembangunan,” tutupnya.
Penulis : Rino
Editor : Zainul Arifin
