SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih mempercepat proses penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat Jatim untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Hingga Kamis (9/7/2026), pendataan belum dinyatakan final karena proses verifikasi dan penetapan masih berlangsung di masing-masing kabupaten dan kota.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan seluruh tahapan penjaringan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (PKH) bersama Dinas Sosial kabupaten/kota. Langkah itu ditempuh untuk memastikan kuota peserta didik, terutama di 18 Sekolah Rakyat permanen, dapat terpenuhi sesuai target.
Menurut Khofifah, pendampingan kepada calon siswa dan keluarga tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi. Pemerintah juga memberikan pemahaman mengenai sistem pendidikan berasrama, pola pembinaan karakter, hingga berbagai fasilitas yang akan diterima peserta didik selama mengikuti pendidikan.
“Penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat masih terus berlangsung. Bersama SDM PKH dan Dinsos kabupaten/kota, kami terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada keluarga calon siswa agar mereka memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya konsep pendidikan berasrama,” ujar Khofifah.
Untuk memperkuat proses tersebut, Kementerian Sosial RI menggelar kegiatan Open House Sekolah Rakyat. Program itu memberi kesempatan kepada calon siswa beserta orang tua melihat langsung sistem pembelajaran sekaligus perkembangan peserta didik di Sekolah Rakyat rintisan yang telah berjalan sejak 2025.
Khofifah menjelaskan kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Orang tua dapat menyaksikan perubahan kemampuan akademik, pembentukan karakter, serta meningkatnya kepercayaan diri para siswa yang telah lebih dulu mengikuti program.
“Pengalaman para orang tua siswa Sekolah Rakyat rintisan yang merasakan perubahan positif pada putra-putrinya juga turut dibagikan sebagai bentuk edukasi dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut,” terangnya.
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan jumlah calon peserta didik masih terus bergerak mengikuti hasil penjaringan di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah belum menetapkan daftar resmi siswa yang diterima untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
Ia menyebut optimisme tetap terjaga karena proses pendampingan masih berlangsung. Pemerintah menargetkan kuota peserta didik telah terpenuhi sebelum rangkaian cek kesehatan gratis, tes DNA, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan berlangsung pada 14–17 Juli 2026.
Secara keseluruhan, Jawa Timur menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 28 lokasi yang terdiri atas 18 sekolah permanen dan 10 sekolah rintisan. Program tersebut menyiapkan 179 rombongan belajar dengan total daya tampung mencapai 5.370 peserta didik, meliputi 1.680 siswa SD, 1.860 siswa SMP, dan 1.830 siswa SMA.
Pada saat yang sama, sepuluh Sekolah Rakyat rintisan tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Total terdapat 852 siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di sekolah rintisan yang tersebar di Lamongan, Ponorogo, Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Bojonegoro, Kota Batu, Malang, dan Mojokerto.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan belum ada penetapan akhir mengenai daftar peserta didik baru. Jumlah siswa yang diterima masih dapat berubah mengikuti hasil penjaringan, verifikasi, serta keputusan pemerintah kabupaten dan kota. “Kami optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya proses penjaringan dan pendampingan,” pungkas Restu.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar