SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menyiapkan pembentukan Satgas MBG tingkat kabupaten untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai standar.
Rencana pembentukan Satgas tersebut disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah SPPG se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Menurut Subandi, pengawasan MBG tidak boleh hanya dilakukan ketika makanan telah selesai dimasak. Pemeriksaan harus mencakup seluruh proses, mulai dari bahan makanan tiba di SPPG, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandas Subandi.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG serta upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja SPPG di Kabupaten Sidoarjo.
Subandi menegaskan dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap program MBG harus disertai pengawasan yang konkret. Setiap SPPG diminta menjalankan kegiatan sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan.
SPPG yang proses perizinannya belum rampung diminta segera menuntaskannya. Subandi menilai aspek kelayakan harus dipastikan sebelum kegiatan operasional berjalan.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.
Selain aspek administrasi, pengelola SPPG juga perlu mendapatkan pendampingan dan pembekalan. Hal tersebut dinilai penting agar pengelola memahami tanggung jawab dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Subandi juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bahan makanan. Ia meminta pengelola SPPG tidak menggunakan bahan yang sudah tidak memenuhi standar.
Apabila ditemukan bahan yang tidak layak, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak boleh masuk ke dalam proses pengolahan makanan.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan setiap tahapan penyediaan makanan berlangsung sesuai ketentuan. Dengan pola tersebut, persoalan diharapkan dapat diketahui sejak awal dan tidak baru ditemukan setelah makanan diterima masyarakat.
Aspek sanitasi menjadi bagian lain yang turut ditekankan. Subandi meminta kondisi sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan di seluruh SPPG diperiksa secara menyeluruh.
SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinan pun tetap diminta menjalani pengecekan di lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya sesuai dengan standar kelayakan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Subandi menilai pelaksanaan MBG tidak sebatas penyediaan makanan. Program tersebut berkaitan dengan pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, berbagai aspek pelaksanaan di lapangan perlu terus dimonitor dan dievaluasi. Mulai dari kapasitas SPPG, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, distribusi hingga pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian yang harus diperhatikan.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegasnya.
Melalui rencana pembentukan Satgas MBG, Pemkab Sidoarjo mendorong pengawasan yang lebih terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa.
Subandi menegaskan keberhasilan MBG membutuhkan tanggung jawab bersama. Pengelola SPPG menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat aman dan berkualitas.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar