GUNUNGKIDUL, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyerahkan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) senilai Rp 1,1 miliar lebih.
Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jumat (23/5/2025).
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan operasional partai politik sebagai pilar demokrasi di tingkat lokal.
“Ini penting, karena sendi-sendi kita ini tidak terlepas dari politik. Saya memahami betul kebutuhan partai politik, baik untuk pengkaderan, reorganisasi, maupun berbagai kegiatan lain,” ujar Bupati Endah dalam sambutannya.
Ia menambahkan, partai politik memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, daerah perlu memberikan dukungan nyata melalui alokasi anggaran secara rutin dan akuntabel.
“Apalagi saat ini banyak partai yang akan menyelenggarakan kongres dan reorganisasi struktur di daerah. Semua itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” imbuhnya.
Endah juga menegaskan bahwa bantuan keuangan ini bukan sekadar hibah, melainkan bentuk tanggung jawab daerah dalam memperkuat sistem politik yang sehat.
Ia mengapresiasi pengelolaan bantuan keuangan parpol di Gunungkidul yang dinilai bersih oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah, bantuan keuangan untuk parpol ini dinyatakan bersih tanpa temuan oleh BPK. Ini prestasi yang harus dipertahankan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Gunungkidul Johan Eko Sudarto menjelaskan bahwa total bantuan keuangan kepada parpol tahun anggaran 2025 mencapai Rp 1.177.293.740. Dana tersebut dialokasikan melalui APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Gunungkidul saat ini memiliki besaran bantuan keuangan parpol terendah se-DIY, yaitu Rp 2.506 per suara sah,” terang Johan.
Menurutnya, bantuan ini diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik baik bagi kader partai maupun masyarakat, serta sebagian lainnya digunakan untuk operasional sekretariat partai.
Johan juga menyampaikan hasil audit keuangan partai politik oleh BPK. Ia menyebut, sebagian besar laporan pertanggungjawaban parpol di Gunungkidul mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada partai politik yang laporan hasil pemeriksaannya dinyatakan memadai tanpa catatan dari BPK. Kepada yang masih mendapat catatan, kami harapkan agar ke depan laporan pertanggungjawaban dapat diperbaiki sehingga bisa memperoleh opini memadai,” pungkasnya.
Penulis : Paiman
Editor : Zainul Arifin
