SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Januari 2025 hingga Maret 2026 menjadi sorotan. Langkah ini dinilai sebagai upaya tegas pemerintah dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Ia menilai, penghentian sementara ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai standar.
Kebijakan suspend dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. BGN menilai sejumlah SPPG belum memenuhi standar, mulai dari aspek distribusi, kebersihan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari kontrol kualitas layanan gizi nasional. Program MBG yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat dinilai harus dijalankan dengan standar tinggi agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
“Kami sangat mendukung langkah tegas BGN. Ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Lia Istifhama.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efektivitas program sosial. “Artinya, pemerintah tidak hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan kualitas dan akuntabilitasnya terjaga,” katanya.
Meski demikian, Lia mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan. Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti pada tahap penghentian sementara, tetapi harus diikuti dengan perbaikan sistem.
“Program ini sangat mulia karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi. Namun implementasinya harus benar-benar optimal di lapangan,” ujarnya.
Lia juga memberikan catatan penting terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Ia menilai, program MBG harus difokuskan pada kelompok masyarakat paling membutuhkan.
“Prioritas seharusnya diberikan kepada masyarakat di desil satu hingga tiga, termasuk kelompok rentan dan lingkungan pondok pesantren. Jangan sampai program besar ini justru tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan suspend ini justru menjadi momentum memperkuat kualitas program. Dengan evaluasi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan standar layanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
“Dengan pengawasan yang ketat dan perbaikan berkelanjutan, kami yakin program MBG akan semakin baik dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar