MADIUN, RadarBangsa.co.id – Dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS), pengembangan kawasan Selingkar Wilis, dan rencana layanan Trans Jatim di Madiun Raya menjadi tiga aspirasi pembangunan yang dibahas Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, saat melaksanakan reses di Madiun, Senin (19/10/2026).
Aspirasi tersebut mengemuka dalam pertemuan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun. Pembahasan berfokus pada kebutuhan konektivitas antardaerah serta pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah barat dan selatan Jawa Timur.
Dalam pertemuan itu, Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, diterima Sekretaris Bakorwil I Madiun Syamsul Hady, bersama sejumlah pejabat dari bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah pembebasan lahan JLS. Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai menjadi tantangan dalam menuntaskan kebutuhan pengadaan lahan tersebut sehingga dukungan pemerintah pusat diperlukan.
“Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Lia.
Selain JLS, pengembangan kawasan Selingkar Wilis turut dibahas sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah tengah dan selatan Jawa Timur. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketimpangan infrastruktur sekaligus mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” kata Lia.
Agenda ketiga menyangkut rencana pengembangan layanan Bus Trans Jatim di kawasan Madiun Raya. Berdasarkan bahan pertemuan, rencana tersebut masih berada dalam tahap kajian akademik. Penetapan rute dan pelaksanaan layanan belum disebutkan.
Lia menekankan pentingnya kajian yang mempertimbangkan kebutuhan penumpang, keterhubungan antardaerah, serta keterjangkauan layanan sebelum pengembangan transportasi massal tersebut direalisasikan.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Menurut Lia, aspirasi yang dihimpun selama reses menjadi masukan bagi DPD RI untuk mendorong koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Pembahasan JLS, Selingkar Wilis, dan Trans Jatim tersebut menempatkan pemerataan konektivitas sebagai salah satu kebutuhan pembangunan Jawa Timur. Namun, realisasi masing-masing agenda tetap bergantung pada proses pengadaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta kajian dan keputusan terkait layanan transportasi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar