SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengajak kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berani mengambil peran dalam kehidupan politik dan demokrasi. Menurutnya, perempuan perlu memperkuat kapasitas kepemimpinan, memahami kebijakan publik, serta aktif menyampaikan aspirasi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan senator yang akrab disapa Ning Lia itu saat menjadi narasumber dalam Pendidikan Politik bertema “Menyemai Kesadaran Politik dan Kepemimpinan Perempuan” yang diselenggarakan PAC Fatayat NU Pragaan di Auditorium Lantai II Kantor MWCNU Pragaan, Kabupaten Sumenep, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Santri NU Pragaan untuk memperingati Hari Santri Nasional 2026. Forum ini dimanfaatkan untuk mendorong kader perempuan meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan mempersiapkan diri mengambil peran dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan.
Menurut Ning Lia, politik tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan. Politik juga berhubungan dengan keputusan dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Mau tidak mau proses demokrasi akan terus berjalan. Suka tidak suka ada DPD, DPR dan sebagainya,” ujar Lia.
Ia menilai, keberadaan lembaga perwakilan dan berbagai proses demokrasi perlu dipahami masyarakat agar aspirasi publik dapat tersalurkan melalui mekanisme yang tepat.
Karena itu, kader Fatayat NU didorong membekali diri dengan pengetahuan politik, kemampuan komunikasi, serta keberanian menyampaikan pendapat dan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai ada ruang-ruang, tapi kita gak mengambil ruang itu,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Lia memperkenalkan filosofi PEREMPUAN sebagai kerangka sembilan karakter kepemimpinan yang dapat menjadi bekal perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun berpolitik.
Sembilan karakter tersebut meliputi Personality, Empathy, Responsibility, Equity, Motivation, Positivity, Universal, Analytical, dan Negotiation.
Personality menekankan pentingnya kepribadian, sedangkan Empathy berkaitan dengan kepedulian terhadap kondisi orang lain. Responsibility menggarisbawahi tanggung jawab, sementara Equity menekankan prinsip keadilan.
Selanjutnya, Motivation berkaitan dengan kemampuan membangkitkan semangat, Positivity dengan pola pikir positif, dan Universal dengan sikap inklusif. Dua karakter lainnya, Analytical dan Negotiation, menekankan kemampuan menganalisis persoalan serta membangun kesepakatan melalui komunikasi dan negosiasi.
Kerangka tersebut menempatkan kepemimpinan perempuan bukan hanya pada keberanian tampil, melainkan juga pada kemampuan memahami persoalan, mengambil tanggung jawab, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara konstruktif.
Selain kapasitas individu, Lia menyoroti pentingnya solidaritas antarkader perempuan melalui semangat woman support woman. Ia mendorong perempuan untuk saling mendukung, membuka kesempatan bagi sesama, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap kader berkembang.
Menurutnya, dukungan antarsesama perempuan menjadi salah satu modal untuk memperkuat kontribusi mereka di organisasi kemasyarakatan maupun dalam kehidupan politik.
Lia juga mengingatkan kader Fatayat NU agar tidak bersikap pasif terhadap perkembangan regulasi pemerintah. Ia mencontohkan pembahasan kebijakan pendidikan yang perlu dicermati masyarakat, terutama ketika kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi lembaga pendidikan tertentu.
Ia mendorong kader perempuan mempelajari substansi kebijakan sebelum menyampaikan kritik atau masukan. Dengan demikian, partisipasi publik dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang memadai dan disampaikan secara konstruktif.
Di tengah perkembangan teknologi digital, Lia melihat media sosial dan media online dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas pendidikan politik.
Platform seperti TikTok, menurutnya, dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan, menjelaskan persoalan publik, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda.
Namun, pemanfaatan platform digital juga membutuhkan kemampuan menganalisis persoalan dan menyajikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan bekal tersebut, pesan mengenai kebijakan publik dan demokrasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang.
Lia menilai kader Fatayat NU memiliki potensi untuk mengambil peran tersebut, baik melalui kegiatan organisasi, komunikasi dengan masyarakat, maupun penyebaran informasi yang bermanfaat.
Melalui pendidikan politik ini, ia berharap perempuan semakin percaya diri untuk terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi tersebut perlu disertai pengetahuan, solidaritas, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam politik tidak berhenti pada keberanian memasuki ruang publik, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam mengawal kebijakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar