SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengajak mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) tidak apatis terhadap politik. Ia mendorong generasi muda mengambil peran dalam demokrasi melalui gagasan konstruktif, pemikiran kritis, dan solusi yang berorientasi pada kemajuan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Lia, yang akrab disapa Ning Lia, dalam kegiatan DPD Goes to School bertema Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.
Menurut Lia, keterlibatan politik tidak harus diwujudkan dengan menjadi anggota partai politik atau mengikuti kontestasi pemilu. Mahasiswa juga dapat berkontribusi melalui kajian akademis, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana generasi muda mau mencintai dan terlibat dalam politik dengan gagasan yang bersifat konstruktif, bukan destruktif,” jelas Lia.
Ia menegaskan, kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik perlu disertai analisis yang kuat, solusi, dan pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Lia juga menyoroti pentingnya strategi, keadilan, orientasi kebangsaan, dan integritas dalam kehidupan politik. Keempat prinsip tersebut dirangkumnya melalui konsep Strategy, Equity, Nation, dan Integrity.
“Kita membutuhkan strategi yang matang, keadilan otonomi daerah, serta orientasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa. Yang tak kalah penting adalah integritas. Kita butuh pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Lia menilai demokrasi berkualitas memerlukan tata kelola yang baik atau good governance. Fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances antarlembaga negara juga harus berjalan secara konstruktif.
Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya mencari kekurangan. Pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi capaian, menemukan persoalan, dan merumuskan perbaikan.
Karena itu, ia membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan masukan kritis, terutama terkait otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan,” tegasnya.
Lia juga menjelaskan peran DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Ia berharap mahasiswa semakin memahami bagaimana kepentingan wilayah diperjuangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., turut menjelaskan posisi DPD RI dalam sistem bikameral asimetris. Menurutnya, lembaga tersebut berperan membawa aspirasi daerah, sementara kewenangan legislasinya masih menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan sistem perwakilan nasional.
Radian menilai penguatan agregasi kepentingan daerah penting, khususnya dalam pembahasan hubungan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan nasional perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan wilayah agar pembangunan dapat berjalan lebih merata.
Sementara itu, Wakil Rektor Unair Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis, Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si., menilai pengenalan lembaga negara kepada mahasiswa penting untuk membangun pemahaman politik dan kesadaran berdemokrasi.
“Mahasiswa perlu belajar memahami bagaimana lembaga negara bekerja, berani bertanya, dan mendalami proses politik yang berjalan. Kelak, saudara akan memilih ruang pengabdian masing-masing dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Koko.
Dari perspektif komunikasi politik, akademisi Departemen Ilmu Komunikasi Unair, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., mengingatkan bahwa politik tidak semata-mata berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum. Politik juga mencakup proses menghimpun aspirasi masyarakat, memperjuangkannya, dan menerjemahkannya menjadi kebijakan publik.
Suko mengibaratkan hubungan mahasiswa dan DPD RI seperti “jodoh yang belum dikenalkan”. Keduanya memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa, tetapi masih membutuhkan komunikasi yang lebih erat.
“Mahasiswa dan DPD RI itu seperti jodoh yang belum dikenalkan. Sebenarnya dekat di hati, karena sama-sama memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih jauh dalam komunikasi. Karena itu, ruang pertemuan seperti ini penting agar mahasiswa lebih mengenal DPD RI dan memahami bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Suko.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar