SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengajak mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) berperan aktif mengawal kebijakan publik melalui kritik yang berbasis analisis dan solusi. Menurutnya, partisipasi generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Lia dalam kegiatan DPD Goes to School bertema Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal fungsi lembaga perwakilan daerah sekaligus memahami proses politik dan pengambilan kebijakan.
Lia menegaskan, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai kontestasi politik untuk memperoleh kekuasaan. Demokrasi juga membutuhkan gagasan konstruktif, pemikiran kritis, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak sekadar menjadi penonton dinamika politik. Mereka perlu memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, mengenali fungsi lembaga negara, dan menyampaikan aspirasi daerah dengan argumentasi yang kuat.
Alumni Program Studi Sosiologi Unair tersebut juga menyoroti pentingnya prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dan mekanisme checks and balances antarlembaga negara perlu berjalan secara konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan tetap akuntabel.
“Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat fungsi dan tantangan kelembagaan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,” kata Lia.
Wakil Rektor Unair Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis, Prof. Dr. Koko Srimulyo, menilai pengenalan lembaga negara kepada mahasiswa penting untuk membangun pemahaman politik dan kesadaran berdemokrasi.
Menurut Koko, mahasiswa perlu memanfaatkan ruang dialog dengan lembaga negara untuk bertanya, belajar, dan memahami cara sistem politik bekerja. Pengetahuan itu dapat menjadi bekal ketika mereka memilih ruang pengabdian, baik di pemerintahan maupun masyarakat sipil.
“Mahasiswa perlu belajar memahami bagaimana lembaga negara bekerja, berani bertanya, dan mendalami proses politik yang berjalan. Kelak, saudara akan memilih ruang pengabdian masing-masing dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Koko.
Dari perspektif ketatanegaraan, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., mengangkat posisi DPD RI dalam sistem bikameral asimetris di Indonesia.
Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki peran membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Namun, kewenangan legislasi yang dimilikinya masih menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan sistem perwakilan di Indonesia.
Radian juga menekankan pentingnya penguatan agregasi kepentingan daerah, terutama dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan nasional, menurutnya, perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan setiap wilayah agar pembangunan lebih merata.
Sementara itu, akademisi dan pakar komunikasi politik Departemen Ilmu Komunikasi Unair, Dr. Suko Widodo, menilai politik perlu dipahami secara lebih luas daripada sekadar urusan partai politik, pemilu, atau perebutan kekuasaan.
Ia mengibaratkan hubungan mahasiswa dan DPD RI seperti jodoh yang belum dikenalkan. Keduanya memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih membutuhkan ruang komunikasi yang lebih dekat.
“Mahasiswa dan DPD RI itu seperti jodoh yang belum dikenalkan. Sebenarnya dekat di hati, karena sama-sama memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih jauh dalam komunikasi. Karena itu, ruang pertemuan seperti ini penting agar mahasiswa lebih mengenal DPD RI dan memahami bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Suko.
Direktur Kemahasiswaan Unair, Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si., menambahkan bahwa pertemuan antara akademisi dan unsur DPD RI dapat memperkaya perspektif mahasiswa mengenai demokrasi, sistem ketatanegaraan, komunikasi politik, dan peran lembaga perwakilan daerah.
“Forum ini sekaligus menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan lembaga negara. Mahasiswa dapat memahami bagaimana gagasan politik dan kajian akademis berhubungan dengan proses penyusunan kebijakan serta perjuangan kepentingan daerah,” katanya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar