SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Anggota DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung iklim investasi yang kondusif. Ia menilai upaya tersebut perlu disertai komunikasi terbuka agar kepentingan dunia usaha dan hak masyarakat menyampaikan aspirasi dapat berjalan beriringan.
Apresiasi itu disampaikan Lia menyusul pertemuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026).
Menurut Lia, koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi dan merencanakan pengembangan bisnis.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, investasi yang berkembang diharapkan memberikan manfaat lebih luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga bertambahnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain menyoroti investasi, Lia mengingatkan bahwa upaya menjaga stabilitas daerah perlu diimbangi dengan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa, perlu terus dipelihara agar perbedaan pandangan dapat dibahas melalui dialog.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog, dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Lia menilai komunikasi yang berkelanjutan dapat membantu membangun kepercayaan sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan sosial.
Karena itu, pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta menangani persoalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pendekatan tersebut penting agar stabilitas daerah tidak hanya dipahami sebagai kondisi yang aman, tetapi juga sebagai situasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Lia berharap koordinasi antara Pemprov Jatim dan Polda Jatim terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menurutnya, kepastian hukum dan kondisi sosial yang kondusif dapat menjadi faktor pendukung kegiatan ekonomi. Namun, manfaat pembangunan juga perlu dirasakan masyarakat melalui kesempatan kerja, akses ekonomi, dan ruang partisipasi yang tetap terbuka.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan Khofifah dan Kapolda Jatim tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, serta beberapa kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penguatan koordinasi antarlembaga dan komunikasi dengan masyarakat diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi sekaligus menjaga ruang demokrasi di Jawa Timur.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar