SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Langkah berani Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara adil dan setara menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menyebut, kebijakan Pemprov Jatim merupakan cerminan dari manajemen ASN yang adil, terukur, dan berpihak pada kualitas.
“Jawa Timur bukan sekadar mempekerjakan PPPK dalam jumlah besar. Lebih dari itu, mereka diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, sama seperti PNS. Ini bentuk keadilan yang jarang kita lihat di tempat lain,” ujar Ning Lia di Surabaya, Senin (22/7).
Ia menyoroti bagaimana Pemprov Jatim berani membuka jalur struktural bagi PPPK, bahkan sampai pada level eselon. Padahal, status mereka secara hukum memiliki masa kontrak yang terbatas, antara satu hingga lima tahun.
“Keputusan itu tidak hanya progresif, tapi juga menunjukkan bahwa Pemprov menghargai kinerja, bukan semata status kepegawaian. Kalau kontribusinya nyata bagi daerah, kenapa harus dibatasi?” tandasnya.
Pendekatan inklusif juga tampak saat pemerintah daerah menghadapi masalah administratif yang melibatkan pegawai kategori R4 mereka yang tidak tercatat dalam data BKN pada tahun 2019. Alih-alih diberhentikan, mereka justru dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. “Ini bukti bahwa Pemprov Jatim hadir bukan hanya sebagai birokrat, tapi sebagai pengambil keputusan yang punya empati dan solusi,” ucap Ning Lia.
Dalam hal kesejahteraan, Jawa Timur juga disebut-sebut sebagai salah satu provinsi yang paling memperhatikan nasib PPPK. Gaji pokok mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018, dan masih ditambah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen dari total take home pay. Angkanya berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan, menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan TPP tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menyampaikan bahwa dari total 89.296 pegawai Pemprov, sekitar 22.256 orang berstatus PPPK setara 36 persen dari seluruh aparatur.
“Peningkatan kapasitas menjadi prioritas. Kami tak hanya rekrut, tapi juga fasilitasi pengembangan lewat pelatihan dan pendidikan,” ujar Indah.
Salah satu bentuk keseriusan itu diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Bappenas. Program ini membuka akses beasiswa S2 dan pelatihan bersertifikasi internasional bagi PPPK. Tahun lalu, sejumlah PPPK diberangkatkan ke Universitas Brawijaya dan Polteksos. Tahun ini, cakupan diperluas ke Unair dan ITS, bahkan termasuk program sertifikasi global seperti AELS.
“Jawa Timur sudah punya ASN yang studi sampai King’s College London. Artinya, mimpi punya birokrasi berkelas dunia bukan cuma wacana—tapi sudah kita jalankan,” pungkas Indah dengan nada optimistis.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
