SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Kholik dari Fraķsi Gerindra tidak sependapat pengalokasian dana Rp 3,5 Miliar diarahkan pada Program Padat Karya untuk tekan Inflasi.
Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) 2 ini menilai, Dana yang akan dialokasikan kepada program padat karya kurang tepat sasaran dalam menekan terjadinya inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kholik menerangkan, berdasarkan penjelasan timgar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengalokasikan anggaran Rp6 miliar itu untuk subsidi transportasi laut sebesar Rp1 miliar dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp1,5 miliar.
Sementara sisa sebesar Rp 3,5 Miliar tersebut, Pemkab Sumenep mengalokasikan untuk program padat karya.
“Padahal 2 persen dari DAU itu tujuannya untuk menekan terjadinya inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” kata Holik usai mengikuti rapat Timgar bersama Banggar tentang KUA PPAS Perubahan APBD, Selasa (13/9/2022).
Kholik berujar, dampak naiknya harga BBM tersebut dapat dirasakan langsung oleh para petani, Nelayan serta para buruh.
Jadi Kata Kholik, Anggaran sebesar Rp 3,5 miliar tersebut lebih tepat diperuntukkan kepada petani, para nelayan dan buruh bukan pada program padat karya.
Saat ini petani menjerit akibat kenaikan harga BBM. Mereka butuh BBM tidak hanya untuk kebutuhan trasportasi tapi juga untuk alat-alat pertanian, Terang Kholik.
Misal mereka butuh hand traktor untuk menggarap sawahnya, apa pemerintah mau petani tidak menggarap sawahnya gara-gara BBM naik, Kata dia.
“Adakah yang lebih terdampak dari kenaikan harga BBM selain petani? Yang kita lihat saja, apa pemerintah kita proporsional dan dan pro petani atau tidak,” Tandasnya.
Hingga berita ini dinaikkan, Kepala Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi masih belum dapat dimintai keterangan.
