SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi publik bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (25/3), untuk merumuskan langkah strategis menghadapi dampak ketegangan geopolitik global. Forum ini menyoroti potensi gangguan pada sektor energi, pangan, dan logistik yang dinilai berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa dinamika geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah, harus direspons secara kolektif melalui kebijakan yang adaptif dan terintegrasi. Diskusi ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi lintas daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Diskusi bertajuk mitigasi dampak sosial ekonomi ini dipandu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah pusat, otoritas moneter, hingga akademisi.
Di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, dan akademisi Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.
Khofifah menjelaskan, ketegangan geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok internasional, memicu fluktuasi harga energi, hingga meningkatkan tekanan inflasi. Kondisi ini dinilai sebagai risiko nyata yang perlu diantisipasi sejak dini oleh seluruh pemerintah daerah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan tersebut harus dijawab dengan penguatan ketahanan daerah. Jawa Timur ditargetkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga adaptif dalam menangkap peluang ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Data tahun 2025 mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen.
Selain itu, kinerja investasi daerah juga menunjukkan tren positif. Jawa Timur menyumbang sekitar 7,5 persen terhadap investasi nasional dan menempati posisi ketiga secara nasional, dengan pertumbuhan signifikan pada triwulan IV 2025.
Di sektor logistik, Jawa Timur berperan sebagai simpul distribusi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi salah satu tulang punggung distribusi barang, melayani sebagian besar rute tol laut ke kawasan Indonesia Timur.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, menjaga ketahanan pangan menjadi prioritas strategis. Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional diharapkan mampu menjadi penopang kebutuhan pangan nasional di tengah potensi krisis global.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis,” tegasnya.
Sementara itu, Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa struktur ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi domestik menjadi faktor utama ketahanan ekonomi nasional, termasuk di Jawa Timur.
“Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik, kita masih cukup resilien. Namun sektor unggulan bisa terdampak lebih cepat,” ujarnya.
Dinamika geopolitik global saat ini berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk energi dan pangan. Fluktuasi harga minyak dan gangguan distribusi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi di tingkat daerah.
Dalam merespons hal tersebut, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Di sektor pangan, penguatan ekosistem dari hulu ke hilir terus dilakukan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, serta distribusi berbasis program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga juga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di seluruh kabupaten/kota. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Di sektor energi, pemerintah memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman, termasuk selama periode Lebaran 2026. Namun, volatilitas harga energi global tetap menjadi perhatian serius.
Sebagai langkah jangka panjang, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) terus dipercepat. Hingga kini, kapasitas EBT di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 700 MW dari berbagai sumber energi.
Selain itu, kebijakan efisiensi belanja daerah juga diterapkan melalui pengurangan perjalanan dinas dan optimalisasi rapat daring. Kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal daerah.
Perlindungan sosial turut diperkuat melalui berbagai program bantuan bagi kelompok rentan, termasuk dukungan bagi UMKM melalui relaksasi kredit. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Khofifah menegaskan bahwa kunci utama menghadapi tantangan global adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.
“Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Dengan langkah strategis yang telah disiapkan, Jawa Timur diharapkan tetap menjadi daerah yang resilien dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar