Bupati Jember Gaspol MPP Mini, Targetkan Masalah Adminduk Warga Tuntas

Jumat, 24 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas MPP Mini melayani warga di wilayah Jember, Kamis (23/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Petugas MPP Mini melayani warga di wilayah Jember, Kamis (23/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menggeser pola pelayanan publik dari sentralistik ke berbasis wilayah melalui program Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini. Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan administrasi kependudukan dan sosial yang selama ini kerap berlarut dan menyulitkan warga.

Bupati Jember Mohammad Fawait menegaskan, MPP Mini bukan sekadar layanan administratif biasa, tetapi dirancang sebagai pusat penyelesaian masalah yang tidak tertangani di tingkat kecamatan. Kebijakan ini menjadi respons atas banyaknya keluhan warga terkait data bermasalah yang berdampak langsung pada akses layanan publik.

“MPP Mini kita dorong sebagai posko solusi. Jadi bukan hanya cetak dokumen, tapi menyelesaikan masalah yang menghambat hak warga,” ujar Fawait dalam agenda Update Pro Gus’e, Kamis (23/4/2026).

Kepala DPMPTSP Jember, Isnaeni Dwi Susanti, menjelaskan perbedaan mendasar layanan ini. Program reguler seperti “Peta Cinta” menangani administrasi umum, sementara MPP Mini fokus pada kasus kompleks.

“Misalnya ada data warga yang nonaktif sehingga anaknya terkendala menikah, itu kami tangani langsung. Kami koordinasi lintas dinas agar cepat selesai,” jelas Isnaeni.

Tak hanya adminduk, MPP Mini juga terintegrasi dengan layanan sosial. Petugas aktif menelusuri warga yang berhak menerima bantuan, tetapi belum masuk data pemerintah.

“Kami tidak menunggu laporan. Petugas turun memastikan warga yang layak bisa segera terhubung dengan Dinas Sosial dan menerima haknya,” tegasnya.

Layanan ini juga mempercepat proses dispensasi kawin melalui koordinasi langsung antarinstansi. Tujuannya memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai berbelit, terutama bagi warga di daerah pinggiran.

Uji coba di Kecamatan Jombang menunjukkan hasil awal yang positif, dengan sejumlah kasus administrasi terselesaikan lebih cepat. Pemkab menargetkan MPP Mini diperluas ke wilayah lain.

“Pelayanan harus hadir di tengah masyarakat. Tidak boleh ada warga kehilangan hak hanya karena data bermasalah atau akses terbatas,” pungkas Isnaeni.

Penulis : Herry

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi
Jalan Kedungbanteng-Wonokerto Pasuruan Kembali Diperbaiki, Lantai Kerja Capai 110 Meter
Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit
Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan
Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember
Hari Jadi Pasuruan ke-1097, RSUD Bangil Gelar Baksos Medis Gratis untuk Puluhan Warga
Tiga Kali Raih Diamond Status, RSUD HMR Mataram Selamatkan 234 Pasien Stroke
95 Lukisan SBY Dipamerkan di Surabaya, Khofifah Soroti Karya tentang Tsunami Aceh

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 20:40

Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi

Rabu, 16 September 2026 - 20:16

Jalan Kedungbanteng-Wonokerto Pasuruan Kembali Diperbaiki, Lantai Kerja Capai 110 Meter

Rabu, 16 September 2026 - 20:05

Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit

Rabu, 16 September 2026 - 19:58

Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan

Rabu, 16 September 2026 - 18:45

Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember

Berita Terbaru