Bupati Jember Gaspol MPP Mini, Targetkan Masalah Adminduk Warga Tuntas

- Redaksi

Jumat, 24 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas MPP Mini melayani warga di wilayah Jember, Kamis (23/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Petugas MPP Mini melayani warga di wilayah Jember, Kamis (23/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menggeser pola pelayanan publik dari sentralistik ke berbasis wilayah melalui program Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini. Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan administrasi kependudukan dan sosial yang selama ini kerap berlarut dan menyulitkan warga.

Bupati Jember Mohammad Fawait menegaskan, MPP Mini bukan sekadar layanan administratif biasa, tetapi dirancang sebagai pusat penyelesaian masalah yang tidak tertangani di tingkat kecamatan. Kebijakan ini menjadi respons atas banyaknya keluhan warga terkait data bermasalah yang berdampak langsung pada akses layanan publik.

“MPP Mini kita dorong sebagai posko solusi. Jadi bukan hanya cetak dokumen, tapi menyelesaikan masalah yang menghambat hak warga,” ujar Fawait dalam agenda Update Pro Gus’e, Kamis (23/4/2026).

Kepala DPMPTSP Jember, Isnaeni Dwi Susanti, menjelaskan perbedaan mendasar layanan ini. Program reguler seperti “Peta Cinta” menangani administrasi umum, sementara MPP Mini fokus pada kasus kompleks.

“Misalnya ada data warga yang nonaktif sehingga anaknya terkendala menikah, itu kami tangani langsung. Kami koordinasi lintas dinas agar cepat selesai,” jelas Isnaeni.

Tak hanya adminduk, MPP Mini juga terintegrasi dengan layanan sosial. Petugas aktif menelusuri warga yang berhak menerima bantuan, tetapi belum masuk data pemerintah.

“Kami tidak menunggu laporan. Petugas turun memastikan warga yang layak bisa segera terhubung dengan Dinas Sosial dan menerima haknya,” tegasnya.

Layanan ini juga mempercepat proses dispensasi kawin melalui koordinasi langsung antarinstansi. Tujuannya memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai berbelit, terutama bagi warga di daerah pinggiran.

Uji coba di Kecamatan Jombang menunjukkan hasil awal yang positif, dengan sejumlah kasus administrasi terselesaikan lebih cepat. Pemkab menargetkan MPP Mini diperluas ke wilayah lain.

“Pelayanan harus hadir di tengah masyarakat. Tidak boleh ada warga kehilangan hak hanya karena data bermasalah atau akses terbatas,” pungkas Isnaeni.

Lainnya:

Penulis : Herry

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bedah Rumah Insan Pendidikan Jatim Tembus 135 Unit, Khofifah Turun Langsung
Bupati Kendal Tekankan Disiplin Jadi Kunci Profesionalisme ASN
Khofifah Tinjau Bedah Rumah Petugas Sekolah, 135 Warga Pendidikan Terbantu
Bupati Kendal Tekankan ASN Wajib Hadir dan Responsif, Jadi Teladan di Tengah Masyarakat
Bupati Kendal Minta ASN Tingkatkan Kompetensi, MOOC Jadi Solusi Pembelajaran Fleksibel
KPK Turun ke Asahan, Bimtek Anti Korupsi Jadi Alarm Perbaikan Layanan Publik
FLS3N Lamongan 2026 Cetak Talenta Muda, SDN Sumberkerep Raih Juara Pertama Seni Tari
Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:34 WIB

Bedah Rumah Insan Pendidikan Jatim Tembus 135 Unit, Khofifah Turun Langsung

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:32 WIB

Bupati Kendal Tekankan Disiplin Jadi Kunci Profesionalisme ASN

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:21 WIB

Khofifah Tinjau Bedah Rumah Petugas Sekolah, 135 Warga Pendidikan Terbantu

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:49 WIB

Bupati Kendal Tekankan ASN Wajib Hadir dan Responsif, Jadi Teladan di Tengah Masyarakat

Rabu, 6 Mei 2026 - 07:06 WIB

KPK Turun ke Asahan, Bimtek Anti Korupsi Jadi Alarm Perbaikan Layanan Publik

Berita Terbaru

Pemerintahan

Bupati Kendal Tekankan Disiplin Jadi Kunci Profesionalisme ASN

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:32 WIB