TRENGGALEK, RadarBangsa.co.id – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin angkat suara soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Bertindak sebagai Pjs. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Mas Ipin—sapaan akrabnya—menyampaikan sejumlah usulan saat rapat sosialisasi percepatan MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (30/4).
Mas Ipin menegaskan, pelaksanaan MBG di daerah perlu menyesuaikan kondisi masing-masing. Dia menilai pendekatan lewat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang harus memasak 3.000 porsi per hari tidak cocok diterapkan di semua kabupaten, terutama daerah kepulauan dan wilayah dengan ekonomi lemah seperti Trenggalek.
“Kalau semua pakai SPPG, yang kuat modalnya saja yang bisa jalan. Kita di daerah pinggiran susah cari mitra. Kalau tetap dipaksakan, program ini hanya akan dinikmati kelompok itu-itu saja,” tegas Mas Ipin dari Gedung Smart Center Trenggalek yang terhubung daring dalam rapat tersebut.
Dia bahkan mengusulkan agar pelaksanaan MBG bisa melibatkan TNI agar distribusinya merata dan menyentuh masyarakat hingga ke pelosok.
Mas Ipin juga memaparkan inisiatif Trenggalek yang sudah melakukan efisiensi lewat refocusing anggaran. Salah satu kelas dirombak menjadi dapur umum, sementara pembangunannya dibiayai APBD. “Kami mau bangun kantin bergizi. Badan hukumnya nanti pakai komite sekolah. Karena ini kumpulan wali siswa, pasti lebih amanah,” bebernya.
Menurutnya, skema kantin bergizi di sekolah punya banyak keunggulan. Makanan lebih segar, hangat, dan biaya transportasi lebih hemat. Namun dia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas.
“Error itu kecil, cuma 0,5 persen, tapi sekali makanan basi viral, rusak sudah semua pencapaian kita,” ujarnya.
Mas Ipin menambahkan, SOP MBG sebaiknya tidak terlalu kaku agar bisa disesuaikan di masing-masing daerah. “BGS (Badan Gizi Nasional) tentu punya standar, tapi jangan dikunci mati. Ini masih masa uji coba, mari fleksibel cari skema paling cocok,” tandasnya.
Tak hanya itu, dia menyarankan skema pembiayaan lewat kartu kredit pemerintah agar vendor tidak perlu menunggu lama untuk dibayar. “Kalau MBG ditugaskan dari APBN atau APBD, tinggal bayar ke kartu kredit itu. Selesai,” pungkasnya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Ardi
Editor : Zainul Arifin
