JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pengenaan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap produk Indonesia dinilai sebagai akibat dari lemahnya strategi lobi dan diplomasi ekonomi pemerintah. Pakar kebijakan publik, DR. Jerry Massie, menilai tim ekonomi pemerintahan Prabowo tidak memaksimalkan peluang yang ada.
“Saya kira titik lemah hingga Presiden Donald Trump mengenakan tarif 32 persen tak lepas dari lemahnya lobi dan diplomasi tim ekonomi Prabowo,” ujar Jerry.
Ia menyayangkan tidak dimanfaatkannya waktu negosiasi selama 90 hari yang sempat dibuka oleh pemerintah AS Dan Indonesia bisa kena 42 persen lantaran masuk anggota BRICS. Janji Trump dia akan menambah 10 persen.
“Trump sudah beri waktu 90 hari, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Tim kita seakan mandul, tak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.
Sebagai pembanding, Jerry menyebut sejumlah negara yang berhasil menurunkan tarif melalui pendekatan yang lebih agresif dan strategis.
“China bisa menurunkan tarif dari 136 menjadi 30 persen. Vietnam lewat komunikasi intens dan diplomasi mampu menekan tarif dari 46 ke 20 persen. Bahkan Inggris dari 27,5 persen jadi hanya 10 persen,” jelasnya.
Ia juga menyebut Kamboja yang berhasil menurunkan tarif dari 46 persen menjadi 39 persen. Menurutnya, kunci keberhasilan negara-negara tersebut adalah keberanian dalam bernegosiasi dan keseriusan meyakinkan pemerintahan Trump.
Sementara itu, Indonesia dinilai sudah mencoba melakukan pendekatan ekonomi, namun belum menyentuh sisi strategis yang menjadi perhatian utama AS.
“Padahal Indonesia sudah menyiapkan tawaran senilai Rp550 triliun, termasuk pembelian pesawat Boeing dan minyak dari Amerika Serikat. Tapi Trump tetap bergeming,” kata Jerry.
Ia melihat keputusan Trump juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang berkembang belakangan ini.
“Salah satu penyebab utama adalah keikutsertaan Indonesia dalam BRICS. Ini menimbulkan kecurigaan dari AS, karena dianggap lebih condong ke aliansi non-Barat,” terangnya.
Selain itu, Indonesia juga dinilai tidak memenuhi keinginan Trump dalam hal sistem pembayaran.
“Trump ingin kita pakai Visa Card, tapi pemerintah tetap memilih QRIS. Itu juga membuat Trump kecewa,” ujarnya.
Intensitas komunikasi Presiden Prabowo dengan sejumlah negara anggota BRICS seperti Rusia, Tiongkok, Arab Saudi, dan Brasil juga dianggap memperkeruh hubungan dengan AS.
“Prabowo terlalu intens melobi para pimpinan BRICS. Ini memberi sinyal politik yang keliru kepada AS,” ucap Jerry.
Ia menyarankan agar pemerintah merespons serius keinginan AS agar Indonesia membangun pabrik di wilayah Amerika.
“Trump ingin Indonesia bangun pabrik di Amerika. Kalau ini dipenuhi, saya kira tarif bisa ditekan 15 sampai 20 persen,” ungkapnya.
Namun, ia menilai hingga kini belum ada langkah nyata ke arah itu. Kelemahan diplomasi juga tampak dari tidak adanya sosok yang mampu menjalin komunikasi strategis langsung dengan lingkaran pemerintahan Trump.
“Kita memang tak punya diplomat ulung dan ahli komunikasi bisnis yang bisa melakukan lobi langsung ke pemerintah AS,” tegas Jerry.
Menurutnya, jika Indonesia memiliki tim ekonomi yang kuat dan relasi personal dengan lingkaran dalam Trump, negosiasi bisa diarahkan secara lebih efektif.
Meski begitu, tarif Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara lain. Namun, angka 32 persen tetap dianggap membebani eksportir nasional.
“Indonesia masih kalah tarif dengan Brasil yang dikenai 50 persen, Myanmar 40 persen, Thailand 38 persen, dan Laos 40 persen. Tapi tarif 32 persen tetap memberatkan,” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia menyarankan agar Indonesia membuka fasilitas produksi di AS, terutama untuk sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki.
“Indonesia bisa membangun pabrik garmen dan alas kaki di Amerika. Bahan baku kita, terutama tekstil dan karet, kualitasnya terbaik di dunia,” jelas Jerry.
Ia menyebut brand-brand besar seperti Calvin Klein, Express, hingga American Eagle bisa menggunakan bahan Indonesia jika tersedia basis produksi langsung di Amerika.
Di akhir, Jerry menekankan pentingnya memperkuat peran diplomasi ekonomi melalui kedutaan besar Indonesia di Washington.
“Indonesian Embassy di Amerika perlu diperkuat. Dengan terpilihnya duta besar yang baru, seharusnya kita bisa membuka akses diplomasi ekonomi yang lebih strategis,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar