BLITAR, RadarBangsa.co.id – DPRD Kabupaten Blitar menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat (24/4/2026). Evaluasi ini menjadi penting karena menyangkut kualitas layanan publik dan efektivitas pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Blitar itu menghadirkan jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Becky Herdiansah. Forum ini menjadi ruang kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Ketua pansus LKPJ, Suwuto Saren Satoto, menyampaikan bahwa secara umum capaian program 2025 tergolong baik. Namun, sejumlah sektor strategis masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pemerataan pembangunan.
“Beberapa sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mengalami peningkatan. Tetapi efektivitas dan pemerataan hasil pembangunan masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Catatan DPRD ini berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur yang belum merata berpengaruh pada akses ekonomi dan mobilitas warga, sementara layanan pendidikan dan kesehatan menjadi indikator utama kualitas hidup.
Selain itu, DPRD juga menyoroti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada dana transfer dinilai berisiko terhadap kemandirian fiskal daerah dan keberlanjutan program pembangunan.
“Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak bergantung sepenuhnya pada pusat,” tegas Suwuto.
Sejumlah rekomendasi strategis pun disampaikan, mulai dari perbaikan tata kelola anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan pengawasan program. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Menanggapi hal tersebut, pihak eksekutif menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan DPRD. Pemerintah daerah menilai evaluasi ini sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.
“Kami akan menjadikan rekomendasi ini sebagai bahan perbaikan agar program ke depan lebih tepat sasaran,” ujar perwakilan eksekutif.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen hasil pembahasan LKPJ kepada pimpinan DPRD dan pemerintah daerah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.
“Evaluasi ini harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar laporan tahunan,” pungkasnya.
Penulis : Sutikno
Editor : Zainul Arifin
Komentar