SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali menuai sorotan. Dua tokoh asal Jawa Timur, Anggota DPD RI Lia Istifhama atau Ning Lia, serta Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK) Firman Syah Ali atau Gus Firman, kompak meminta agar pemerintah memperketat pengawasan demi mencegah masalah berulang.
Ning Lia menegaskan, pengawasan harus dilakukan menyeluruh, termasuk melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, distribusi makanan bergizi tidak boleh hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan pangan.
“Pengawasan pemerintah harus dioptimalkan dan jangan lupa mengikutsertakan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.
Selain aspek kesehatan, Ning Lia menilai MBG perlu memperluas peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterlibatan UMKM lokal, katanya, akan mempercepat pemerataan manfaat sekaligus menjaga kualitas makanan tetap segar.
“UMKM harus dilibatkan lebih luas. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat bahwa MBG aman, sehat, dan bermanfaat,” tegas senator yang dikenal sebagai Wakil Rakyat Terpopuler versi ARCI itu.
Ia menambahkan, model penyediaan yang masih terpusat pada satu dapur dengan jumlah pesanan besar justru rawan menimbulkan masalah distribusi. Menurutnya, ideal jika setiap sekolah bisa bekerja sama dengan UMKM sekitar agar suplai lebih merata.
Kasus dugaan keracunan yang belakangan mencuat, lanjutnya, harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas pangan, sistem distribusi, hingga strategi pemberdayaan UMKM daerah. “Pelibatan UMKM lokal termasuk di ring satu sekolah sangat penting agar makanan tetap fresh dan sehat,” jelasnya.
Sementara itu, Gus Firman menyoroti aspek lain dari program MBG, yakni potensi korupsi. Ia mengingatkan bahwa Transparency International Indonesia (TII) telah mengeluarkan sinyal peringatan terkait kerawanan tersebut.
“Kalau Ning Lia prihatin terhadap eskalasi kasus keracunan, saya prihatin pada potensi korupsi sistemiknya. Pemerintah sebaiknya membaca, mencegah, dan memonitor kerawanan ini karena indikasi kuat sudah bermunculan,” ujar dosen yang juga pengurus Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) itu.
Keponakan Mahfud MD tersebut menekankan pentingnya evaluasi total. Ia menilai suara masyarakat juga menunjukkan keresahan serupa. “Daripada menimbulkan banyak masalah, lebih baik program ini segera dievaluasi total. Apa yang kami sampaikan ini juga banyak disuarakan oleh warganet maupun masyarakat umum di warung-warung kopi,” katanya.
Menurutnya, Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi. Karena itu, pemerintah harus ekstra hati-hati, apalagi anggaran MBG tergolong besar dan melibatkan banyak pihak.
“We have no other choices selain memperketat pengawasan MBG, agar program ini tidak kehilangan raison d’etre,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar