KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Penerapan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha di daerah, termasuk di Kota Batu. Kebijakan yang mengacu pada instruksi Presiden RI Prabowo Subianto itu menekankan pemangkasan anggaran untuk kegiatan rapat di hotel, pengadaan barang dan jasa, seminar, hingga pelatihan (diklat), demi mengalihkan dana ke sektor prioritas seperti pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Kebijakan ini telah berjalan selama dua bulan terakhir dan membawa dampak nyata di berbagai sektor, salah satunya sektor perhotelan dan pariwisata.
“Imbasnya sangat terasa. Dulu, hotel dan restoran ramai dengan kegiatan rapat, gathering, dan seminar dari instansi pemerintah. Tapi sekarang pendapatan menurun drastis,” ungkap Manajer Jatim Park 3, Suryo Widodo, saat ditemui Rabu (18/6/2025).
Menurut Suryo, pengusaha hotel, restoran, hingga pengelola tempat wisata harus menghadapi kenyataan ini bersama-sama. Bahkan, untuk mempertahankan operasional, pihaknya terpaksa memberhentikan pekerja harian (casual), meski tetap mempertahankan sekitar 700 karyawan tetap.
“Kami harus menyesuaikan dengan kondisi. Ini konsekuensi dari kebijakan efisiensi. Saat ini, kami hanya bisa menunggu apakah akan ada penyesuaian atau revisi regulasi dari pemerintah pusat,” katanya.
Suryo juga menyoroti tarif pajak hotel di Kota Batu yang masih berada di angka 10 persen. Menurutnya, jika ingin meringankan beban pelaku usaha, pemerintah daerah bersama DPRD perlu mempertimbangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar perubahan tarif pajak.
“Kalau bicara besaran pajak, tiap daerah pasti beda. Tapi kalau mau ada penyesuaian, tetap harus lewat mekanisme perubahan Perda,” jelasnya.
Sebagai pelaku usaha, Suryo menyadari bahwa efisiensi anggaran adalah bagian dari kebijakan besar pemerintah yang mengarah pada kemandirian pangan, energi, jaringan internet, dan kesehatan.
“Sebagai pengusaha, kami harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan strategi manajemen masing-masing. Pemerintah tentu memiliki prioritas, dan kita harus adaptif,” pungkasnya.
Penulis : wanto
Editor : Zainul Arifin
