SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di wilayah Pantai Utara (Pantura). Proyek yang semula dirancang berjalan 20 tahun kini didorong rampung dalam 15 tahun, menyusul meningkatnya ancaman bencana pesisir yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa percepatan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari risiko banjir rob, abrasi, hingga krisis lingkungan yang semakin kompleks.
“Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial,” ujar Khofifah saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (24/3).
Pemprov Jatim memfokuskan pembangunan GSW di tiga wilayah strategis, yakni Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik. Ketiga daerah ini dinilai sebagai zona paling rentan di pesisir utara Jawa Timur.
Ancaman yang dihadapi tidak ringan. Penurunan muka tanah di kawasan ini tercatat mencapai 1–2 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem yang semakin sering terjadi.
Dampaknya mulai terasa nyata. Banjir rob kian intens, abrasi terus menggerus garis pantai, dan sejumlah wilayah pesisir mulai menghadapi potensi krisis air bersih.
“Kerentanan ini tidak hanya soal lingkungan, tapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat pesisir yang terus menurun,” kata Khofifah.
Masalah pesisir bukan hanya isu lokal, tetapi berdampak luas terhadap perekonomian Jawa Timur bahkan nasional. Aktivitas pelabuhan, industri, dan jalur logistik di Pantura berisiko terganggu jika perlindungan tidak segera diperkuat.
Kerusakan lingkungan juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi besar, termasuk ancaman terhadap lahan pertanian produktif di wilayah pesisir yang selama ini menopang ketahanan pangan daerah.
“Pembangunan GSW ini juga bagian dari upaya melindungi aset strategis nasional seperti pelabuhan dan kawasan industri,” tegas Khofifah.
Secara kelembagaan, posisi Jawa Timur dalam proyek ini tergolong kuat. Gubernur bersama kepala daerah di Tuban, Lamongan, dan Gresik masuk dalam Dewan Pengelola Pantura Jawa, sesuai Perpres Nomor 77 Tahun 2025.
Keterlibatan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam proyek strategis nasional (PSN).
“Jawa Timur menjadi aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa,” ujarnya.
Khofifah menekankan bahwa Giant Sea Wall bukan hanya proyek proteksi fisik. Lebih dari itu, GSW diharapkan menjadi motor transformasi kawasan pesisir.
Program ini akan mendorong revitalisasi wilayah pesisir dan perkotaan melalui peningkatan konektivitas, pengurangan risiko banjir, hingga modernisasi sektor perikanan.
Nelayan tradisional juga ditargetkan bertransformasi menjadi lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.
“GSW harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, bukan hanya melindungi wilayahnya,” jelasnya.
Dalam implementasinya, proyek ini akan mengedepankan pendekatan eco-engineering, yakni mengintegrasikan aspek infrastruktur dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Selain itu, aspek legalitas seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi perhatian penting untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha.
Langkah ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Selain tiga wilayah utama, Khofifah turut menyoroti pentingnya intervensi di pesisir utara Pulau Madura. Wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep dinilai memiliki tingkat kerentanan yang tidak kalah tinggi.
“Saya rasa wilayah pantai utara Madura juga perlu mendapat perhatian serius dalam intervensi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa pemerintah pusat saat ini masih melakukan penelitian dan assessment sebagai tahap awal pelaksanaan proyek.
Selain pembangunan tanggul laut, pemerintah juga mengembangkan program kampung nelayan merah putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Untuk tahun depan akan banyak intervensi, tapi saat ini sudah ada beberapa titik kampung nelayan yang dibangun, salah satunya di Gresik,” kata Didit.
Percepatan pembangunan Giant Sea Wall diharapkan menjadi solusi konkret bagi jutaan warga pesisir yang selama ini hidup dalam ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan.
Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini tidak hanya melindungi wilayah, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jawa Timur.
“Ini investasi jangka panjang bagi ketahanan wilayah dan masa depan ekonomi Jawa Timur,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar