SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Khofifah Indar Parawansa bersama Zulkifli Hasan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur, Kamis (19/2/2026), di Ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Rakor ini menitikberatkan pada percepatan dan maksimalisasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penguatan tata kelola dan jaminan keamanan pangan bagi 8.415.882 penerima manfaat di Jatim.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan cakupan penerima MBG terbesar secara nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menegaskan bahwa perluasan jangkauan program harus sejalan dengan peningkatan standar mutu, higiene, dan sanitasi pangan.
“Cakupan penerima manfaat sudah sangat besar. Karena itu, sertifikasi SPPG harus kita maksimalkan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional,” ujar Khofifah.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 18 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Angka tersebut setara 55,6 persen dari total SPPG yang ada dan melampaui rata-rata nasional sebesar 32 persen.
Selain SLHS, penguatan kompetensi dan sistem keamanan pangan juga terus didorong. Sebanyak 795 SPPG telah memiliki chef bersertifikat, 137 unit bersertifikat halal, 99 tersertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), 83 menerapkan Food Safety Management System (FSMS) ISO 22000, serta 38 telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001.
Secara keseluruhan, hingga Februari 2026 terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur. Dari jumlah itu, 3.125 unit telah beroperasi dan 214 unit masih dalam tahap persiapan. Program MBG di Jatim didukung oleh 145.946 petugas yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Dari aspek pengawasan, tercatat 2.056 SPPG masuk dalam sistem pengawasan kesehatan lingkungan. Sebanyak 1.427 SPPG atau 69,40 persen telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dan 91,31 persen di antaranya dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
Pemeriksaan sampel media lingkungan juga telah dilakukan pada 1.231 SPPG atau 59,87 persen, dengan tingkat kelayakan mencapai 91,38 persen. Di sisi sumber daya manusia, 50.650 penjamah makanan atau sekitar 76,3 persen telah mengikuti pelatihan keamanan pangan.
“Langkah-langkah preventif ini terus kami lakukan untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan kejadian luar biasa,” tegas Khofifah.
Meski capaian relatif tinggi, Pemprov Jatim tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul masih ditemukannya kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Untuk itu, dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas melakukan respons cepat, surveilans epidemiologi, serta pemeriksaan sampel air, makanan, dan spesimen klinis apabila terjadi dugaan kasus.
Rekomendasi teknis juga diberikan kepada penyedia makanan, mencakup pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian. Pemprov memastikan penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan, yakni menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menjaga suhu pangan tetap aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.
Sebagai penguatan kelembagaan, Pemprov Jatim telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi dan mendorong pembentukan satgas serupa di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, diusulkan lahan milik pemerintah daerah untuk pengembangan 167 SPPG baru, termasuk untuk memperkuat layanan di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Ponorogo dan Sumenep.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Jawa Timur telah mencapai sekitar 82 persen dari target nasional pembentukan SPPG. Seluruh SPPG tersebut melayani lebih dari 8,4 juta penerima dengan proyeksi perputaran anggaran mencapai Rp4,17 triliun.
Dari total anggaran tersebut, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku produk pertanian dalam negeri, 20 persen untuk honor relawan, dan 10 persen sebagai insentif pembangunan SPPG. Skema ini diharapkan mendorong penguatan sektor pertanian dan peternakan lokal.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur, khususnya dalam pemenuhan SLHS yang menjadi indikator utama keamanan pangan. Ia menilai Jatim termasuk provinsi dengan implementasi MBG terbaik saat ini.
“Jawa Timur termasuk yang terbaik dan terbanyak dalam pemenuhan SLHS. Ini penting karena program sebesar ini harus menjamin keamanan dan kualitas pangan,” ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, jajaran Forkopimda, serta bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
Khofifah menegaskan, Rakor MBG ini bukan sekadar forum koordinasi administratif, melainkan momentum penyelarasan langkah lintas sektor guna memastikan program berjalan aman, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Melalui Rakor ini, kami berharap ada penguatan komitmen dan solusi konkret atas berbagai tantangan di lapangan. Program ini menyangkut jutaan anak dan keluarga di Jawa Timur,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar