SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Komitmen Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam memperkuat ketahanan dan keamanan siber di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya mendapat apresiasi tinggi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi kedelapan di Indonesia yang berhasil menuntaskan pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor pemerintahan di seluruh daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, kepada Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang hadir mewakili Gubernur Khofifah dalam acara Pengukuhan TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahap II Tahun 2025 di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Depok, Senin (27/10).
Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah menuntaskan pembentukan TTIS. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah mampu memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman siber di lingkungan pemerintahan.
“Alhamdulillah, apresiasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan dan keamanan siber daerah. Keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapsiagaan, kolaborasi, dan tata kelola yang tangguh,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (27/10).
Ia menegaskan, keberadaan TTIS di setiap daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap potensi ancaman serta insiden siber yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Transformasi digital dalam birokrasi harus diiringi dengan peningkatan ketahanan siber. Karena itu, penguatan ekosistem keamanan digital harus dimulai dari level daerah agar sistem pemerintahan berjalan aman, terpercaya, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Jawa Timur menjadikan keamanan siber sebagai bagian integral dari agenda digital governance dan reformasi birokrasi berbasis teknologi. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai ‘JATIM BISA’ — Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif.
“Jawa Timur terus berupaya menjadi provinsi yang berdaya dengan memperkuat kapasitas dan kemandirian dalam mengelola keamanan siber serta meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi,” ujarnya.
Selain memperkuat kapasitas teknis, Pemprov Jatim juga membangun ekosistem inklusif dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat digital dalam menciptakan ruang siber yang sehat dan produktif.
“Semangat sinergis menjadi fondasi kolaborasi antara Pemprov Jatim, BSSN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem keamanan siber yang terintegrasi dan responsif terhadap setiap ancaman,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, karakter adaptif menjadi kekuatan Jawa Timur dalam menghadapi perkembangan digital yang cepat, termasuk dalam memperkuat regulasi, infrastruktur, dan perlindungan data publik.
“Semangat JATIM BISA inilah yang menjadi dasar penguatan tata kelola keamanan siber di daerah. Setiap langkah transformasi digital di Jawa Timur harus berlandaskan prinsip berdaya, inklusif, sinergis, dan adaptif agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” ungkapnya.
Dalam pengukuhan TTIS tahap II ini, empat daerah mewakili Jawa Timur: Kota Surabaya dan Kabupaten Bojonegoro hadir langsung di lokasi, sementara Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang mengikuti secara daring.
Selain Jawa Timur, beberapa provinsi lain juga menerima apresiasi BSSN, di antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Kalimantan Timur.
Di akhir pernyataannya, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada BSSN atas pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan dalam memperkuat sistem keamanan siber daerah.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BSSN terus diperkuat. Jawa Timur akan terus berupaya menjaga ruang digital yang aman, adaptif, dan berdaulat demi pelayanan publik yang semakin efektif dan terpercaya,” pungkasnya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
