SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (30/1/2026), sebagai bagian penguatan sistem merit dan penyelarasan program prioritas nasional.
Rotasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/362/204/2026 tertanggal 29 Januari 2026. Tujuh pejabat yang dirotasi yakni M. Yasin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dydik Rudy Prasetya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi, serta Imam Hidayat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim.
Selain itu, Sufi Agustini dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Tri Wahyu Liswati sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro, serta Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim.
Gubernur Khofifah menegaskan rotasi ini bertujuan memastikan pelayanan publik yang semakin optimal. “Pelayanan terbaik menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, rotasi kali ini menjadi yang pertama menggunakan pemetaan **Talent DNA** yang dikombinasikan dengan uji kompetensi oleh tim panitia seleksi. Menurutnya, pendekatan tersebut memperkuat penerapan sistem merit di Pemprov Jatim agar penempatan pejabat sesuai kompetensi dan potensi.
“Mapping Talent DNA yang dikuatkan uji kompetensi diharapkan membuat pejabat yang dilantik mampu bekerja maksimal,” tegasnya.
Khofifah juga meminta seluruh pejabat mengoptimalkan program prioritas daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia menekankan kehati-hatian dalam pelaksanaan program, baik program pokok maupun penunjang, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, penyelarasan program daerah dengan proyek strategis nasional menjadi perhatian utama. Khofifah mencontohkan capaian Jawa Timur dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2025 yang mencatat surplus 5,97 persen, tertinggi di Pulau Jawa.
“Kebijakan harus disusun secara hati-hati dengan melibatkan kajian para pakar, praktisi, dan tokoh,” tandasnya.
Pelantikan ditutup dengan pesan agar pejabat yang dilantik menjaga capaian Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional. “Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
