SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Langkah ini diambil agar layanan publik, perizinan, dan pengawasan sektor strategis tetap berjalan di tengah proses hukum yang menjerat pejabat sebelumnya.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal 17 April 2026. Keputusan itu menyusul penetapan status tersangka dan penahanan Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kasus yang ditangani Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim itu terkait dugaan praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah. Selain Aris, dua aparatur sipil negara (ASN) lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
Bagi masyarakat, keberlanjutan layanan di sektor ESDM sangat penting. Dinas ini menangani berbagai urusan strategis, mulai dari izin usaha pertambangan, pengelolaan air tanah, hingga pengawasan kegiatan energi yang berdampak langsung pada investasi, dunia usaha, dan kebutuhan publik.
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Kita menyerahkan semua proses kepada APH. Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan,” ujar Khofifah.
Menurutnya, penunjukan Plt bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi langkah cepat untuk mencegah terganggunya pelayanan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dan pelaku usaha tetap mendapat kepastian layanan tanpa hambatan birokrasi.
“Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM,” tegasnya.
Khofifah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan kasus ini sebagai alarm perbaikan birokrasi. Integritas aparatur, pengawasan internal, dan pelayanan sesuai aturan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan,” katanya.
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar