PELALAWAN, RadarBangsa.co.id — Kabupaten Pelalawan menempati posisi kedua terendah dalam laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Provinsi Riau pada minggu ketiga Oktober. Capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga dan perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Pemkab Pelalawan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pelalawan, Senin (26/10/2026).
Rakor tersebut membahas perkembangan IPH dan daya saing daerah kabupaten/kota di Indonesia. Data yang dibahas diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi serta menentukan langkah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Pelalawan H. Zukri, SM, MM, melalui Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan, Drs. H. Fakhrizal, M.Si, menyampaikan bahwa perubahan IPH di Kabupaten Pelalawan dipengaruhi tiga komoditas utama, yakni cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Ketiga komoditas tersebut menjadi perhatian karena perubahan harganya dapat memengaruhi perkembangan harga pangan di daerah. Meski demikian, besaran kontribusi masing-masing komoditas belum dirinci dalam bahan informasi yang disampaikan.
Fakhrizal menjelaskan, pengukuran IPH dan indeks daya saing daerah memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan potensi daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan produktivitas dan daya saing.
“Melalui kegiatan ini, kita dapat memahami posisi dan capaian daya saing daerah secara objektif, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menyusun kebijakan dan program strategis yang lebih terarah berbasis hasil pengukuran,” ujar Fakhrizal.
Menurutnya, pemanfaatan data yang terukur diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian indikator, tetapi juga mampu menjawab tantangan yang dihadapi daerah.
Ia berharap Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dapat mendukung berbagai agenda pembangunan Kabupaten Pelalawan, terutama penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Fakhrizal juga menekankan pentingnya penguatan inovasi, kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mendukung pencapaian target pembangunan.
Koordinasi antarlembaga diperlukan agar hasil pemantauan perkembangan harga dan evaluasi daya saing dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan program prioritas. Dengan demikian, kebijakan yang disusun diharapkan lebih terarah dan sesuai dengan kondisi daerah.
Rakor tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah Kabupaten Pelalawan, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Diskominfo, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi UKM Perindag, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
Capaian IPH tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan Pemkab Pelalawan untuk mengevaluasi perkembangan harga dan menyusun kebijakan pembangunan. Namun, penilaian lebih menyeluruh tetap memerlukan data rinci mengenai perubahan harga, kontribusi komoditas, serta indikator ekonomi daerah lainnya.
Penulis : MMd
Editor : Zainul Arifin
Komentar