SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) meraih Penghargaan Dukcapil Prima Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri RI. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala DP3AK Jatim, Tri Wahyu Liswati, yang mewakili Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dalam acara Rakornas Dukcapil 2024 di Batam pada Selasa (27/2).
Penghargaan ini diberikan secara khusus karena Jawa Timur berhasil menjadi provinsi dengan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi di wilayah Indonesia Bagian Barat pada tahun 2024. Berdasarkan data dari PDAK Ditjen Dukcapil per 15 Februari 2024, jumlah aktivasi IKD Jatim mencapai 1.407.172, mengungguli DKI Jakarta yang meraih capaian 1.401.289 aktivasi.
Pj. Gubernur Adhy menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran aktivasi IKD di Provinsi Jawa Timur, terutama para petugas pencatatan kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Ini semua hasil dari kerja keras kita semua, terutama para petugas di lapangan. Mereka tidak kenal lelah mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk mengaktivasi IKD,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (28/2).
Selama ini, DP3AK Jatim telah menggencarkan aktivasi IKD dengan berbagai cara, termasuk melalui kolaborasi dengan instansi vertikal, universitas, dan komunitas masyarakat. Mereka juga aktif dalam memberikan pelayanan aktivasi IKD kepada para pegawai di lingkungan Pemprov Jatim. “Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota. Mereka juga tak segan-segan turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan aktivasi IKD pada masyarakat,” tambahnya.
Pj. Gubernur Adhy menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung percepatan aktivasi IKD sesuai dengan tema Rakornas Dukcapil 2024, yaitu “Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik.” “Transformasi digital mutlak diperlukan untuk membangun sistem pelayanan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dan aktivasi IKD adalah langkah awal untuk mewujudkannya,” jelasnya.
SPBE Prioritas merupakan layanan terintegrasi masing-masing di bidang administrasi kependudukan, bidang pendidikan, layanan kesehatan, layanan bansos, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian yang terintegrasi.
Selain itu, Dukcapil bersama BSSN dan Peruri akan berkolaborasi untuk memastikan security dan user centricity dari IKD sesuai dengan best practice internasional.
“Oleh karena itu, mari jadikan penghargaan ini sebagai semangat awal untuk terus menggencarkan aktivasi IKD di masyarakat. Begitupula saya mendorong masyarakat Jatim untuk segera melakukan aktivasi IKD,” pungkasnya.
