SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik V dalam kategori Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi pada JDIHN Awards 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Penghargaan ini diberikan atas penilaian kinerja terbaik Jatim dalam mengelola JDIH dan inovasi yang dilakukan dalam penyediaan dokumen serta informasi hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Lilik Pudjiastuti, pada Kamis (22/08) di Aston Kartika Grogol, Jakarta.
Adhy Karyono mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan tersebut, menjadikannya sebagai dorongan untuk terus berinovasi dalam pelayanan dan informasi hukum. “Penghargaan ini adalah dorongan bagi kami untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan sistem informasi hukum,” jelasnya.
Pemprov Jatim juga menyediakan Perpustakaan Biro Hukum yang memiliki koleksi terdiri dari 70 persen dokumen hukum dan 30 persen koleksi umum. Koleksi ini meliputi peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi, Keputusan dan Peraturan Gubernur, Staatsblad, serta berbagai buku referensi.
Perpustakaan ini dilengkapi dengan layanan digital yang dapat diakses di situs web [https://jdih.jatimprov.go.id](https://jdih.jatimprov.go.id), mempermudah masyarakat dalam mencari informasi hukum.
Adhy menambahkan bahwa inovasi hukum di Jatim tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan kabupaten/kota, seperti Banyuwangi, yang membuka perpustakaan JDIH di setiap desa. “Kami berharap inovasi ini dapat menyelesaikan masalah hukum masyarakat di tingkat desa sebelum dibawa ke aparat penegak hukum atau pengadilan,” tuturnya.
Di akhir pidatonya, Adhy menyarankan agar pencapaian ini tidak berhenti di sini, melainkan memotivasi untuk terus melakukan inovasi baru, seperti menyediakan ruang konsultasi hukum bagi masyarakat. “Kami ingin pencapaian ini menjadi dorongan semangat untuk lebih profesional di masa mendatang. Kekuatan birokrasi pemerintah juga terletak pada kualitas produk hukum dan keorganisasiannya,” tutupnya.
