JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember resmi menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan 2026 menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kemarau ekstrem. Kebijakan ini penting untuk mengantisipasi krisis air bersih dan dampak lanjutan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat.
Penetapan status siaga dilakukan sebagai langkah dini menghadapi musim kemarau panjang yang diprediksi mulai terasa sejak akhir April dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan seluruh elemen daerah telah disiapkan untuk merespons ancaman tersebut, mulai dari distribusi air bersih hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
“Mulai akhir April hingga puncaknya di bulan Agustus, diprediksi terjadi kekeringan panjang dan ekstrem. Karena itu, seluruh komponen di Jember sudah menyatakan siaga,” ujarnya usai Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di PPG Sidomulyo, Kecamatan Silo, Minggu (26/4/2026).
Kebijakan ini berdampak langsung pada layanan publik, terutama akses air bersih bagi warga di wilayah rawan. Pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Selain itu, BPBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat kemarau ekstrem. Pengamanan kawasan hutan diperketat melalui koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat desa.
“Kami fokus pada penguatan kesiapsiagaan sampai ke desa. Ini penting untuk mencegah kebakaran liar yang bisa merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga,” tegas Edy.
Masyarakat yang tinggal di lereng gunung dan kawasan perbatasan hutan diminta meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Sebagai langkah konkret, BPBD telah menyiagakan posko di sejumlah titik rawan kekeringan. Posko ini berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan air bersih sekaligus pemantauan kondisi lapangan secara real time.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat kekeringan, termasuk potensi gagal panen, gangguan kesehatan, hingga krisis air di permukiman warga.
Edy menegaskan, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Semua upaya sudah kami lakukan melalui koordinasi dan simulasi. Kami juga mengajak masyarakat ikut waspada agar dampak kekeringan bisa ditekan,” pungkasnya.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar