LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Lamongan, Andi Hasyim, membantah dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp150 ribu terhadap pengunjung serta praktik jual-beli atau penyewaan fasilitas khusus senilai Rp4,5 juta di lingkungan lapas.
Andi menegaskan seluruh pelayanan pendaftaran kunjungan bagi masyarakat tidak dipungut biaya. Ia juga menyatakan tidak ada praktik transaksi maupun penyewaan fasilitas khusus bagi warga binaan sebagaimana yang dipersoalkan dalam pemberitaan sebelumnya.
Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor WP.15/PAS.19/UM.01.01/90/2026 tertanggal 16 November 2026. Surat itu merupakan jawaban atas permintaan konfirmasi Pokja Wartawan Lamongan menyusul pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan pelayanan di Lapas Kelas IIB Lamongan pada 12 November 2026.
Sebelumnya, Pokja Wartawan Lamongan yang diketuai Amin Santoso mengirimkan surat konfirmasi bernomor 012/KONF/RED/XI/2026. Dalam surat tersebut, terdapat 12 poin pertanyaan yang diajukan kepada pihak lapas.
Pertanyaan itu mencakup dugaan pungutan Rp150 ribu, persyaratan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan layanan kunjungan, hingga dugaan peredaran telepon seluler dan penanak nasi atau rice cooker di kamar hunian warga binaan.
Pokja juga meminta penjelasan mengenai dugaan transaksi atau penyewaan fasilitas senilai Rp4,5 juta serta kesiapan pihak lapas apabila dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menanggapi dugaan pungutan terhadap pengunjung, Andi menjelaskan bahwa persyaratan kunjungan tidak mengharuskan seseorang tercantum dalam satu KK yang sama dengan warga binaan.
Ia merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas RI Nomor PAS-75.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Standar Registrasi Tahanan dan Anak.
Menurut Andi, setiap warga negara yang memiliki identitas resmi berhak mengajukan kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada pihak yang menawarkan ataupun menerima uang Rp150 ribu sebagaimana yang dituduhkan. Seluruh layanan pendaftaran kunjungan, baik secara langsung maupun daring, tidak dipungut biaya,” tegas Andi Hasyim.
Ia juga menjelaskan bahwa penitipan uang tunai untuk warga binaan dilakukan melalui mekanisme resmi oleh karyawan koperasi lapas menggunakan kartu Brizzi di bawah pengawasan pengurus koperasi.
Terkait dugaan jual-beli dan penyewaan fasilitas khusus, Andi kembali membantah adanya praktik tersebut. Ia menyebut pelayanan kepada seluruh warga binaan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).
“Kami memastikan seluruh warga binaan mendapatkan hak dan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Tidak ada praktik jual-beli maupun penyewaan fasilitas khusus sebagaimana isu yang beredar,” ungkapnya.
Selain membantah dugaan penyimpangan, pihak Lapas Kelas IIB Lamongan mengklaim telah menerapkan pengawasan berlapis untuk mencegah masuknya barang terlarang ke lingkungan hunian warga binaan.
Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan pengunjung, pemeriksaan di Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U), hingga penggeledahan rutin kamar hunian.
Pemeriksaan barang bawaan pengunjung dilakukan menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), mesin pemindai X-Ray, serta pemeriksaan manual oleh petugas.
Andi menyebut pemeriksaan di P2U juga berlaku bagi seluruh orang yang melintas, termasuk petugas lapas sendiri. Mereka wajib menjalani pemeriksaan badan dan barang bawaan.
Sementara itu, penggeledahan kamar hunian dilaksanakan secara rutin dua kali dalam sepekan. Razia insidentil juga dapat dilakukan apabila diperlukan.
“Komitmen kami jelas, yakni mewujudkan Lapas yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba. Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari pemeriksaan pengunjung, pemeriksaan di P2U, hingga razia rutin kamar hunian,” jelas Andi.
Pihak lapas juga menyebut Unit Layanan Pengaduan (ULP) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur pelayanan kunjungan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan internal tersebut, Andi menyatakan tidak ditemukan indikasi pungli yang dilakukan petugas.
Meski demikian, ia menegaskan pihaknya terbuka apabila ada pemeriksaan lebih lanjut dari instansi pengawas di tingkat wilayah maupun pusat.
“Kami siap apabila Kanwil Ditjenpas Jawa Timur maupun Inspektorat Jenderal Kemenimipas melakukan pemeriksaan atau audit secara langsung. Kami terbuka terhadap pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen menjaga integritas pelayanan pemasyarakatan,” tandasnya.
Ke depan, Lapas Kelas IIB Lamongan menyatakan akan memperkuat pengawasan internal, mengoptimalkan saluran pengaduan resmi melalui WhatsApp dan media daring, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
Evaluasi pelayanan juga disebut akan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin


















Komentar