SAMPANG, RadarBangsa.co.id — Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Jawa Timur mendorong pemerintah memperkuat distribusi air bersih sekaligus mencari sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Di Kabupaten Sampang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung menyalurkan bantuan air bersih dan sembako kepada warga terdampak di Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kamis (17/9).
Sebanyak 951 kepala keluarga atau 4.254 jiwa menerima bantuan air bersih yang dikirim menggunakan dua truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Pemprov Jawa Timur juga menyerahkan tiga tandon, terdiri dari satu tandon dan dua tandon lipat, serta 100 jerigen untuk membantu warga menyimpan air dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur per 16 September 2026 mencatat 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan melalui keputusan masing-masing daerah.
Dari 24 daerah tersebut, sebanyak 22 kabupaten telah mendapatkan dropping air bersih dari pemerintah. Pemprov Jatim menyebut intervensi itu ditujukan untuk memperkuat penanganan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini ada 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerbitkan SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten/kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, dan melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota,” kata Khofifah.
Namun, distribusi air bersih diposisikan sebagai bagian dari penanganan kebutuhan mendesak. Pemerintah juga berupaya mendapatkan sumber air permanen melalui pengeboran di sejumlah titik, termasuk dalam rangkaian penanganan kekeringan di Pulau Madura.
Upaya tersebut tidak selalu berjalan mudah. Khofifah menyebut kondisi geologi di sejumlah lokasi menjadi tantangan karena pengeboran harus menembus lapisan batuan pada kedalaman tertentu.
“Sebetulnya ini kan sedang ada Karya Bakti TNI skala besar se-Pulau Madura. Untuk bisa diidentifikasi, harus dibor dengan kedalaman tertentu dan itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik, memang tidak di Sampang dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus,” jelasnya.
Menurut Khofifah, kondisi itu menunjukkan pencarian sumber air membutuhkan pemetaan dan kajian yang cermat. Titik pengeboran harus dipastikan memiliki potensi sumber air yang memadai agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Artinya, betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air. Jadi mungkin kalau dideteksi ada sumber-sumber air terdekat, itu bisa. Karena kita juga melakukan pendeteksian di banyak tempat di mana sumber air yang cukup, itu bisa ditarik sampai 17 kilometer,” katanya.
Selain pengeboran, pembangunan embung atau waduk juga menjadi opsi untuk memperkuat ketersediaan air. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan asesmen untuk menentukan lokasi yang dinilai memiliki potensi optimal.
Kondisi kekeringan juga membuat pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah lain. Khofifah menyampaikan sempat mengusulkan pelaksanaan salat istisqa di sejumlah wilayah, dengan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kondisi petani yang sedang memasuki masa panen tembakau.
Di Sampang, intervensi pemerintah tidak hanya berupa distribusi air. Dalam kunjungannya ke Desa Kedungdung, Khofifah turut membagikan paket sembako kepada masyarakat, menyapa anak-anak, dan membagikan makanan ringan.
Sampang merupakan salah satu daerah yang telah menerima dropping air bersih dari Pemprov Jatim. Hingga 16 September 2026, 22 kabupaten yang tercatat menerima dropping meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.
Di Kabupaten Sampang, dampak kekeringan tersebar di sejumlah kecamatan dengan tingkat kekritisan berbeda. Untuk kategori kekeringan kritis, BPBD Jatim mencatat 12 kecamatan terdampak.
Kecamatan Sreseh tercatat memiliki 2.474 KK atau 7.424 jiwa terdampak. Banyuates mencapai 1.230 KK atau 7.039 jiwa, sedangkan Kedungdung tercatat 13.632 KK atau 68.091 jiwa.
Dampak lebih besar tercatat di Karang Penang dengan 24.877 KK atau 83.355 jiwa. Selanjutnya Omben mencapai 5.068 KK atau 19.386 jiwa, Tambelangan 13.067 KK atau 77.014 jiwa, Sokobanah 13.916 KK atau 41.761 jiwa, dan Robatal 15.432 KK atau 20.833 jiwa.
Sementara Kecamatan Sampang tercatat 7.932 KK atau 25.801 jiwa terdampak, Torjun 1.745 KK atau 13.553 jiwa, Camplong 2.770 KK atau 4.097 jiwa, serta Jrengik 997 KK atau 1.600 jiwa.
Selain kategori kritis, tiga kecamatan masuk kategori kekeringan langka. Banyuates tercatat 4.482 KK atau 11.872 jiwa terdampak, Pangarengan 3.997 KK atau 10.972 jiwa, dan Jrengik 407 KK atau 1.097 jiwa.
Adapun kategori langka terbatas meliputi Pangarengan dengan 5.271 KK atau 15.174 jiwa, Sampang dengan 2.399 KK atau 10.864 jiwa, serta Ketapang dengan 1.468 KK atau 5.872 jiwa terdampak.
Luasnya wilayah terdampak membuat penanganan kekeringan membutuhkan intervensi berlapis antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan unsur terkait lainnya.
Untuk memperkuat respons tersebut, Pemprov Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran air bersih sebesar Rp299,8 juta untuk mendukung 527 ritase pengiriman. Selain itu, 80 unit tandon berkapasitas 1.200 liter dan 210 jerigen berkapasitas 15 liter telah disalurkan.
Distribusi air bersih menjadi langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama kekeringan. Di sisi lain, pencarian sumber air permanen diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dropping ketika kondisi serupa kembali terjadi.
Upaya penanganan kekeringan tersebut sejalan dengan langkah Pemprov Jatim yang sebelumnya juga menggabungkan distribusi air bersih, penyediaan tandon, optimalisasi sumber air, dan intervensi lain dalam menghadapi kekeringan di sejumlah daerah.
Penulis : Yak
Editor : Zainul Arifin
Komentar