MALANG, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mencanangkan 400 Patriot Integritas Muda (PIM) Jawa Timur dalam agenda Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (30/10/2025). Program ini diinisiasi Inspektorat Provinsi Jatim sebagai bagian dari kampanye memperkuat budaya integritas di kalangan generasi muda.
Sebanyak 400 peserta berusia 18–30 tahun itu berasal dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Mereka direkrut dari berbagai organisasi kepemudaan, seperti Karang Taruna, mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, dan organisasi lainnya.
Menurut Khofifah, para pemuda ini diharapkan menjadi agen perubahan dan pelopor kampanye antikorupsi di lingkungannya masing-masing. “Keterlibatan anak muda penting karena mereka adalah energi moral dan sosial bangsa. Saya berharap kalian menjadi role model integritas dan penggerak perubahan,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Khofifah menekankan, komitmen integritas tidak berhenti pada seremonial ikrar, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia bahkan mengutip Surah As-Saff ayat 2–3 sebagai pengingat agar setiap ucapan diiringi dengan tanggung jawab moral. “Ikrar ini bukan simbolik. Ia adalah janji di hadapan Tuhan dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan bahwa semangat antikorupsi harus diikuti dengan transparansi dan ketegasan di semua lini pemerintahan. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar dan jual-beli jabatan.
“Kalau masih ada yang terindikasi pungli, tidak boleh ada yang dilindungi atau ditutupi. Bila ada bukti, sampaikan langsung ke aparat penegak hukum. Kami serius soal ini,” kata Khofifah.
Ia menambahkan, “Sebentar lagi ada pelantikan 492 pejabat Eselon 3 dan 4. Jika ada yang main jual jabatan, beri tahu saya. Kami ingin birokrasi Jatim bersih dan profesional.”
Selain menyinggung integritas birokrasi, Khofifah juga menjelaskan isu yang tengah hangat mengenai dana kas daerah. Ia menegaskan bahwa dana sebesar Rp6,2 triliun yang tercatat per 22 Oktober merupakan bagian dari mekanisme keuangan yang diatur pemerintah pusat.
“Dana itu termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp4,6 triliun yang baru bisa digunakan setelah audit BPK dan pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut memastikan setiap rupiah dana publik dikelola dengan akuntabel. “Kalau terlihat mengendap, bukan berarti tidak digunakan. Tapi menunggu proses audit dan LPJ. Itu sistem yang dibuat pemerintah pusat,” ujar Khofifah.
Program Patriot Integritas Muda ini juga akan menyiapkan 40 peserta terbaik sebagai calon penyuluh antikorupsi yang akan menjalani pelatihan intensif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka diharapkan menjadi duta integritas di daerah masing-masing.
“Anak-anakku, adik-adikku, terima kasih sudah mau menjadi bagian dari gerakan integritas. Jadikan ini hadiah terbaik untuk negeri, bertepatan dengan semangat Sumpah Pemuda,” tutur Khofifah menutup acara.
Ia pun berharap semangat itu tidak berhenti di forum, tetapi menjelma menjadi gerakan nyata di masyarakat. “Kalian adalah pemuda luar biasa yang punya komitmen membangun negeri. Semoga Allah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar