MADINAH, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan komitmennya dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2025, Pemprov Jatim mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp43,19 miliar untuk memperkuat lima program bantuan sosial (bansos) strategis.
Penambahan anggaran ini memungkinkan 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota mendapatkan akses bantuan sosial yang lebih merata dan inklusif.
“Negara harus hadir nyata melalui jaring pengaman sosial yang inklusif. Tidak boleh ada warga yang tertinggal,” tegas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (12/6).
Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Program ini ditambah 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 26 kabupaten/kota, dari sebelumnya 4.000 menjadi 5.000 KPM. Tambahan anggaran sebesar Rp1,8 miliar digelontorkan untuk bantuan senilai Rp1,8 juta per KPM, dicairkan dua tahap masing-masing Rp900 ribu.
Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia juga turut diperluas. Dari semula 50.000 penerima, kini bertambah 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota dengan tambahan Rp15 miliar. Total anggaran menjadi Rp115 miliar untuk 60.000 lansia. Bantuan Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap untuk penerima tambahan.
Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem (KE), sebanyak 10.000 KPM baru di 14 kabupaten/kota mendapat bantuan modal usaha Rp1,5 juta. Sebelumnya menyasar 23.000 KPM, kini meningkat menjadi 33.000 penerima dengan total anggaran Rp49,5 miliar.
Program KIP Putri Jawara atau Kewirausahaan Inklusif Produktif bagi Perempuan Tangguh Mandiri juga diperluas. Tambahan 1.980 penerima di 12 kabupaten/kota digelontor anggaran Rp5,94 miliar, sehingga total mencapai 3.590 penerima dengan anggaran Rp10,77 miliar. Setiap penerima memperoleh bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.
Tak kalah penting, bantuan alat bantu mobilitas disabilitas juga ditingkatkan. Tambahan 1.158 penerima disasar dengan anggaran Rp5,45 miliar, melengkapi 910 penerima sebelumnya. Bantuan mencakup alat bantu seperti kursi roda, kruk, hearing aid, walker, hingga tongkat tuna netra.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perluasan bansos ini bukan sekadar angka dan nominal, melainkan strategi nyata dalam membangun ketahanan sosial yang merata dan adil.
“Kami ingin memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dan masyarakat rentan diberdayakan. Inilah bentuk keberpihakan dalam pembangunan inklusif,” ujar Khofifah.
Menurutnya, ketahanan sosial akan terbentuk jika jaring pengaman diperluas secara merata dan tepat sasaran.
“Dengan perluasan ini, kami berharap masyarakat Jawa Timur makin mandiri dan tangguh. Ini bagian dari ikhtiar menuju Jatim yang adil, sejahtera, dan inklusif,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
